KBR, Jakarta- Ratusan grup di media sosial teridentifikasi menyebarkan paham radikalisme dan terorisme.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengatakan temuan itu didapatkan dari pemantauan dan penangkalan konten radikal terorisme di media sosial.
Penangkalan difokuskan pada 4 platform media sosial yakni Telegram, WhatsApp, Facebook dan Tantan.
"Per Agustus 2021 terdapat 399 grup maupun kanal media sosial yang dipantau dan Telegram menempati jumlah tertinggi dengan mencapai 135 grup kanal," kata Boy Rafli saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu, (15/9/2021).
Baca juga:
Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak lanjut temuan tersebut.
Sedangkan untuk hal yang berkaitan dengan platform, BNPT bekerja sama dengan Ditjen Aptika Kemenkominfo untuk menurunkan konten-konten tersebut. Sementara yang terkait cybercrime, BNPT bekerja sama dengan unsur-unsur penegak hukum di Polri.
Boy mengklaim telah membentuk kelompok kontra-propaganda yang ditugaskan membuat konten-konten kontra-radikal. Ia berharap, konten kontra-radikal yang dibuat BNPT dapat menangkal isu intoleran dan radikal terorisme di media sosial.
"Maka kita harapkan konten radikal terorisme tidak menjadi acuan bagi masyarakat kita. Dan sebaliknya konten-konten Indonesia harmoni inilah yang akan menjadi informasi yang diserap oleh masyarakat," katanya.
Editor: Sindu
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
