KBR, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Penyiaran dipastikan tetap memberikan ruang bagi pemasangan iklan produk rokok di media penyiaran.
Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo beralasan DPR tidak bisa menghapus iklan rokok dari media massa karena akan bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konsitusi. Keputusan yang dimaksud adalah gugatan sejumlah organisasi kemasyarakatan terhadap iklan dan promosi rokok.
"Rokok itu seolah membunuh. Tapi mereka tidak sadar bahwa petani tembakau, pabrik rokok yang menghidupi karyawannya punya hak untuk hidup. Itu kan sudah digugat dan gugatan itu ditolak Mahkamah Konstitusi. Kalau iklan rokok dilarang maka bertentangan dengan konstitusi," kata Firman, Kamis (21/9/2017).
Badan Legislasi hanya memberikan sejumlah batasan yang harus dipatuhi sebuah iklan rokok. Batasan itu mengenai program acara, jam tayang, serta model yang digunakan untuk media promosi.
Namun politisi Golkar itu enggan menjelaskan detail isi aturan yang sudah disepakati dalam draf terbaru RUU Penyiaran.
"Anak 18 tahun ke bawah tidak boleh jadi objek iklan. Bahaya kan. Kenapa LSM enggak mengkritisi itu iklan rokok yang menggambarkan ada seorang bapak merokok sambil menggendong anak?" kata Firman Soebagyo.
Draf RUU Penyiaran yang dirampungkan Komisi I sebelumnya mencantumkan larangan iklan rokok di media penyiaran. Namun ketika RUU tersebut masuk harmonisasi di Badan Legislasi, larangan tersebut dihapus.
Baca juga:
- KPI Didesak Berlakukan Syarat Iklan Bahaya Rokok untuk Perpanjangan Izin Siar TV
- DPR Diminta Terbuka Bahas Revisi UU Penyiaran
Editor: Agus Luqman
Para suporter juga meminta TGIPF mengusut tuntas kasus tragedi Kanjuruhan.
Keterlibatan penyuluh agama sangat diperlukan melalui khotbah, ceramah, dan tausiah
Tahura bisa memperlihatkan kepedulian Indonesia terhadap lingkungan kepada dunia.
TGIPF juga berkewajiban untuk bekerja secara profesional, proporsional, akuntabel, transparan, dan menjaga kerahasiaan hasil pencarian fakta sebelum diumumkan secara resmi oleh presiden. 
Masyarakat tidak konsisten, mereka setuju dengan pendapat ini tetapi mereka tetap mau dapat subsidi.
“Saya percaya ekonomi kreatif Indonesia dan di banyak negara lainnya akan menjadi tulang punggung ekonomi di masa depan, semakin kuat dan diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi yang inklusif," 
Jumlah santunan bagi korban meninggal yakni 50 juta rupiah dari pemerintah pusat.
Universitas Siber Muhammadiyah juga mengembangkan layanan pembelajaran berbasis teknolog immersive seperti Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) dan Mixed Reality (XR).
"Tim investigasi dari Irwasum maupun dari Propam sudah melakukan pemeriksaan terhadap 31 anggota Polri."
"Memperjuangkan constitutional justice yang merupakan elemen kunci dari demokrasi,"
Bekas Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menyesali perbuatannya yang dia sebut emosional itu.
Tetapi sebagai gambaran tadi saya melihat, bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci.
Apalagi kericuhan itu banyak pihak yang memberikan keterangan kepada kami itu akibat gas air mata.
Pertandingan di Stadion Kanjuruhan saat itu dikawal lebih dari 4 ribu aparat gabungan TNI Polri. TNI juga mendapat kecaman karena melakukan tindakan represif terhadap penonton pertandingan.
"Semuanya (diaudit). Apakah gerbangnya sesuai standar, cukup lebar?"
"Ini kalau kita lihat kapasitas stadion yang demikian luas, demikian padatnya kemarin itu, dan juga pintu evakuasi yang juga tidak terlalu memadai, ini juga punya andil."
Jokowi ingin memastikan para pasien mendapat pelayanan terbaik.
Obat dan vitamin itu mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan bahan berbahaya terlarang.
“Dukung agenda-agenda nasional dalam penanganan krisis pangan, krisis energi dan krisis finansial. Bantu kemandirian pangan, pengendalian inflasi, jaga pertahanan dan keamanan"
