Sebelum Bangun Cold Storage, Pemerintah Diminta Tentukan Pangan yang Distabilkan

"Selain itu kata dia, pemerintah juga harus mendata gudang pendingin milik swasta agar bisa mencegah penimbunan dan permainan harga."

KBR, Jakarta - Pemerintah diminta menentukan daftar pangan yang akan distabilkan sebelum membangun gudang pendingin (cold storage). Pengamat pertanian Khudori mengatakan, tanpa penentuan tersebut, gudang pendingin tidak akan mampu menstabilkan harga pangan.

Selain itu kata dia, pemerintah juga harus mendata gudang pendingin milik swasta agar bisa mencegah penimbunan dan permainan harga.

"Pemerintah kalau ingin menstabilkan pangan, tentukan dong jenis pangan apa saja yang ingin dikendalikan. Kalau sekarang ini kan nggak jelas, baru beras yang ada, dan itu diserahkan pada Bulog. Beras ada beberapa instrumen stabilisasinya, itu pun relatif tak berdaya, apalagi komoditas-komoditas lain yang memang sepenuhnya diserahkan kepada pasar, ya pasti nggak akan bisa dikendalikan, makanya harus dimulai di situ dulu. Gudang dan segala macam ini kan prasyarat turunannya," kata Khudori kepada KBR, Sabtu, (18/9).

Khudori menambahkan, pemerintah juga seharusnya merevisi status dan wewenang Badan Urusan Logistik (Bulog) sebelum menjadi pengelola cold storage. Menurutnya, Bulog bisa tetap berstatus sebagai perusahaan umum (perum) tapi kewenangannya tidak untuk mencari keuntungan.

Sebelumnya, pemerintah berencana membangun gudang pendingin (cold storage) sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan. Ide ini muncul setelah Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri melihat fasilitas cold storage di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pekan lalu.

Editor: Sindu D

• Cold Storage
• Beras Bulog
• Pertanian
• Ketahanan Pangan
• Pangan
• Gudang Pendingin
• Gudang Bulog
• Bulog
• Perum Bulog
• Khudori