KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan meminta penegak hukum tidak memberi pernyataan berlebihan di hadapan media.
Luhut mengatakan dalam proses penegakan hukum ada hal-hal yang perlu diungkap maupun perlu dirahasiakan dulu dari publik. Terutama jika sudah menyangkut persoalan penyidikan.
"Kami sepakat bahwa untuk memberikan keterangan-keterangan itu keterangan-keterangan yang kita anggap perlu, jangan terlalu berlebihan. Tapi tidak perlu mengurangi tindakan-tindakan hukum yang perlu akan dilakukan," kata Luhut.
Apakahh pernyataan itu ada kaitannya dengan kegaduhan terkait laporan RJ Lino? "Tidak ada urusannya dengan Lino!," tegas Luhut.
Yang diperlukan di institusi penegak hukum, menurut Luhut, adalah perbaikan cara, bukan perbaikan sosok. "Seperti apa, kan tekniknya ada," kata Luhut.
Luhut menyampaikan itu usai mengadakan pertemuan tertutup dengan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kamis (3/9) siang.
Pertemuan itu membahas progres kerja Kompolnas sebagai lembaga pengawas kepolisian. Sebagai Menko Polhukam, Luhut juga merangkap jabatan Ketua Kompolnas.
Pertemuan itu sebelumnya diduga membahas isu pencopotan Budi Waseso sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Namun Luhut mengatakan, pertemuan itu sama sekali tidak membahas Budi Waseso.
Budi Waseso sebelumnya menjadi sorotan karena dianggap berlebihan dalam menjalankan tugas sebagai kepala Bareskrim Mabes Polri. Kalangan pegiat antikorupsi menyebut Budi Waseso menjadi aktor dalam kriminalisasi terhadap 40-an pegiat atau aktivis antikorupsi, termasuk dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Desakan pencopotan Budi Waseso meluas, melalui petisi lewat situs petisi online Change.org. Meski begitu tuntutan itu tidak mendapat respon dari Presiden Joko Widodo maupun Kapolri Badrodin Haiti.
Belakangan isu pencopotan Budi Waseso muncul lantaran Bareskrim menggeledah kantor Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat bongkar muat. RJ Lino yang kecewa atas penggeledahan itu mengancam mundur dari jabatannya atas penggeledahan itu, karena Polri melibatkan media.
Editor: Agus Luqman
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
