KBR, Jakarta - Komisi Hukum DPR mewacanakan pengalihan tugas pengawasan terhadap orang asing dari Dirjen Keimigrasian ke Kepolisian.
Wakil Ketua Komisi Hukum Desmond Mahesa mengatakan Keimigrasian tidak memiliki lembaga yang kuat dan masih kekurangan personil.
Selain itu, banyak tindak kecurangan dilakukan aparat keimigrasian. Misalnya, dalam pengurusan visa.
Ini dibuktikan dari beberapa temuan seperti banyaknya warga Tiongkok yang berjualan di Kalimantan Tengah dan mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Demikian juga temuan tentang jumlah turis yang masuk dan keluar di Bali.
"Pada saat kita kunjungan ke Bali, berapa jumlah wisatawan yang masuk di Bali dan berapa yang keluar, ternyata lebih sedikit yang keluar, daripada yang masuk. Akhirnya komisi berkesimpulan ada orang-orang yang Imigrasi yang mengobyek, tidak perlu keluar memperpanjang (visa)," kata Desmon di gedung DPR, Kamis (3/9).
"Kita juga mempertimbangkan apakah pengawasan terhadap orang asing ini kita kembalikan lagi terhadap kepolisan, atau tetap di Imigrasi. Kalau kita kembalikan lagi ke kepolisian, berarti kita ubah UU imigrasi lagi," tambah Desmon.
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond Mahesa menambahkan sektor pengawasan terhadap orang asing menjadi semakin penting setelah pemerintah memfasilitasi bebas visa untuk 47 negara. Jika tidak ada pengawasan ketat, maka bisa menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Selain itu juga Indonesia bakal rentan terkena ancaman masuknya penyakit dari luar.
"Yang paling berbahaya lagi adalah, apakah bebas visa ini tidak menyebabkan persoalan masuknya penyakit, persoalan seksual dan macam-macam," lanjutnya.
Editor: Agus Luqman
Kenaikan harga BBM nonsubsidi juga akan memicu inflasi dan pemborosan APBN.
Total sudah 73,6 persen pemda yang masuk kategori digital.
Kenaikan harga beras tertinggi didominasi terjadi di wilayah timur Indonesia.
"Kami ini masih butuh nasihat yang banyak, Pak Pendeta. Jadi mohon nasihatnya, mohon bimbingannya, mohon supportnya bagaimana kami bisa melakukan itu semua."
Pembangunan IKN Nusantara salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan.
Celios menyebut kenaikan harga BBM terutama Pertamax memunculkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya perpindahan atau pergeseran dari pengguna BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi.
Menurut Presiden Jokowi, hingga saat ini ini realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru 69 persen, sedangkan APBD 56 persen.
Upaya menghapus kawin tangkap di NTT
Mencari potensi cuan di emiten ramah lingkungan
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
