Tim Transisi: Ada Rp 180 Triliun untuk Nawacita Jokowi

"KBR, Jakarta "

KBR, Jakarta – Tim Transisi mengklaim  alokasi ruang fiskal dari pemerintahan Yudhoyono dalam RAPBN 2015 sebesar Rp 180 Triliun. Ini yang akan digunakan pemerintahan Jokowi-JK dalam melaksanakan janji kampanyenya.

Ketua Rumah Transisi Rini Soemarno Suwandi mengatakan, pihaknya masih akan menghitung cukup tidaknya anggaran tersebut dengan program kerja pemerintahan di masa datang.

“Dengan RAPBN yang diajukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Adalah kira kira Rp 180 Triliun yang bisa kita manfaatkan untuk Nawacita Jokowi JK. Jadi masih relatif apakah itu cukup atau tidak karena masih banyak hal yang harus kami detailkan terutama mengenai," kata Rini di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu (10/9).

Menurut Rini, dia juga berkomunikasi dengan Menteri Koordinantor Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Agung sudah memberikan jabaran angka kemiskinan secara detil.

"Kami juga baru komunikasi dengan pak Agung tentang data data tentang kemiskinan sudah diupdate dan sudah sangat detail. Jadi inilah yang akan kita kalkulasi  apakah jumlah Rp 180 triliun itu sudah cukup,” kata Rini setelah pertemuan dengan Menko Perekonomian, Rabu (10/9).

Sementara itu Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto menyatakan ruang fiskal tersebut merupakan Preview Angka Dasar (Baseline) Tahun Anggaran sebelumnya  yang sudah dibahas bersama dengan pemerintah. Ruang fiskal yang tersedia kemungkinan berasal dari proyeksi anggaran Kementerian Lembaga yang kurang produktif.

Berikut Program Nawacita Jokowi:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

• jokowi
• nawacita
• ekonomi