Perludem Hitung Pilkada Serentak Hemat APBN Rp 30 Triliun

"KBR, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menolak Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diwakilkan oleh DPRD. Perludem lebih mengusulkan untuk Pilkada langsung serentak."

KBR, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menolak Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diwakilkan oleh DPRD. Perludem lebih mengusulkan untuk Pilkada langsung serentak.

Sehingga Pilkada diadakan sekali dalam 5 tahun. Ketua Perludem Didik Suprianto menghitung pilkada langsung serentak itu akan menghemat APBN dalam 5 tahun sebesar Rp 30 triliun.

"Kalau Pilkada itu digabungkan, bisa menghemat biaya luar bisasa. Kalau biaya Pilkada membutuhkan Rp 60 triliun perlima tahun, bisa ditekan Rp 20- Rp 30 triliun bisa dihemat," jelas Didik dalam sebuah diskusi di Kantor KHN Jakarta, Rabu (24/9).

Dalam diskusi itu hadir juga Sekretaris Komisi Hukum Nasional (KHN), Mardjono Reksodiputro dan Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar. Menurut Didik, biaya paling mahal untuk Pilkada adalah honor penyelenggara. Terlebih mereka dibayar berdasarkan jenis pekerjaan, bukan volume pekerjaan. Sehingga anggaran lebih bengkak.

"Karena Pilkada diadakan sendiri-sendiri. Yang paling mahal itu membayar honor petugas. Itu bisa 65 sampai 75 persen dari dana pemilu. Mereka dibayar berdasarkan event pemilu bukan volume pekerjaan," jelas dia.

Kamis (25/9) besok merupakan ketuk palu  atau penentuan pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada di Paripurna DPR. Masing-masing fraksi di DPR akan menyampaikan pandangan. Jika tidak ditemukan titik temu, maka pengesahan akan lewat jalur voting.

• perludem
• pilkada langsung