KBR, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang -Undang Tenaga Kesehatan.
Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR RI Dinajani Setiawati Mahdi mengatakan, undang-undang tersebut bakal memenuhi hak-hak tenaga kesehatan. Seperti hak untuk pengembangan karir, pemerataan penempatan tenaga kesehatan, dan pembinaan berkelanjutan.
Dengan begitu Mahdi yakin penerapan Undang-Undang Tenaga Kesehatan tersebut akan membuat tenaga kesehatan Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kesehatan luar negeri.
"Menghadapi MEA dan AFTA 2015 di mana terjadi terjadi persaingan yang tinggi akan kebutuhan SDM yang berkualitas yang tidak menutup kemungkinan masuknya tenaga kesehatan yang berasal dari negara lain ke Indonesia. Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka diperlukan penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan," ujar Dinajani di Jakarta, Kamis (25/9).
Sebelumnya Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) menilai RUU Tenaga Kesehatan hanya mengatur tenaga kesehatan yang bekerja untuk pemerintah. Semua tenaga kesehatan di kantor pemerintahan bakal diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara tenaga kesehatan di perusahaan swasta diabaikan. RUU Kesehatan juga dinilai tidak melindungi tenaga kesehatan yang bekerja sebagai buruh migran.
Editor: Antonius Eko
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
