KBR, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa pemerintah telah mempersiapkan berbagai strategi penanganan wabah cacar monyet (monkeypox) di Indonesia.
Kata dia, strategi yang dilakukan diantaranya memperketat protokol kesehatan, vaksinasi, deteksi dan terapeutik.
Budi menjelaskan, untuk protokol kesehatan pencegahan monkeypox, pemerintah sudah menyebarkan informasi tentang faktor risiko, pencegahan dan penanggulangan penyakit ini ke seluruh dinas kesehatan, rumah sakit, dan masyarakat.
"Dari segi vaksinasi kita sudah memesan vaksinnya 2000 dosis dari Bavarian Nordic dibantu dengan KBRI Denmark, karena ini ada vaksin monkeypox di sana," kata Budi dalam RDP dengan Komisi IX DPR, Selasa (30/8/2022).
Menkes menambahkan, untuk deteksi, pemerintah menggiatkan skrining pada kelompok-kelompok berisiko dengan melibatkan focal point komunitas populasi kunci.
Selain itu, kata Budi, Kemenkes juga menguatkan kapasitas laboratorium dengan mempersiapkan laboratorium-laboratorium pemeriksaan utama yang tersebar di seluruh Indonesia, menyiapkan logistik kit diagnostik, dan melakukan sekuensing genomik.
"Surveilansnya ini menggunakan PCR, jadi kita sudah punya lebih dari 1000 lab PCR di seluruh Indonesia, dan kita sudah mendistribusikan reagen-reagennya ke kota-kota besar di seluruh Indonesia, yang memiliki potensi terkena monkeypox. Dan kita sudah membangun jaringan genom sekuensing untuk bisa mendeteksi varian dari monkeypox ini," imbuhnya.
Baca juga:
- Cacar Monyet, Jokowi Instruksikan Menkes Sediakan Vaksin
- Cegah Cacar Monyet, IDI: Awasi Pelaku Perjalanan Luar Negeri dan Vaksinasi
Budi mengatakan, untuk strategi terapeutik, pemerintah sudah mempersiapkan logistik obat-obatan. Ia menjelaskan, saat ini Indonesia sudah dalam proses pemesanan Tecovirimat dari Amerika Serikat dan akan mendapat donasi Cidofovir dari Singapura.
Editor: Fadli Gaper
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
"Kita akan segera follow up, nanti dengan Pak Mendag. Karena banyaklah produk lokal untuk dijual oleh mereka. Lalu juga yang ketiga mereka meminta fasilitasi bertemu produsen fashion lokal, 
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
