KBR, Jakarta - Pemblokiran internet di Papua yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sejak Rabu (21/8/2019) dinilai menambah persoalan warga setempat.
"Justru kalau pemerintah memblokir jaringan internet di Papua ini malah menambah persoalan. Istilahnya orang Papua merasa didiskriminasi untuk pemerataan jaringan internet. Jika ada kejadian tersebut (kerusuhan) lalu diputus, ini maksudnya apa?" ujar Arjuna, jurnalis media Papua Jubi, kepada KBR, Kamis (22/08/2019).
Ia mengatakan pembatasan internet menyulitkan masyarakat Papua mendapat informasi tentang kondisi wilayahnya. Kalangan jurnalis juga sulit mengirim berita mengenai perkembangan situasi di Papua.
"(Pemblokiran) mengganggu, bahkan pelaku usaha yang untuk ini mengalami kerugian, misalnya penjual pulsa, pengiriman online," katanya lagi.
Transportasi Online Merugi
Warga Jayapura yang bekerja sebagai pengemudi transportasi online juga mengalami kerugian.
"Saat ini ada beberapa teman mitra itu pendapatannya hanya dari Grab aja. Jadi terasa sekali, yang awalnya mereka bisa mendapatkan minimal mungkin dua ratus ribu atau beberapa ratus ribu, akhirnya sekarang nol, (internet) nggak bisa sama sekali. Kerugiannya terasa sekali, artinya vakum aja dirumah," kata Sahril Eko, pengemudi transportasi online di Jayapura, saat dihubungi KBR lewat telepon, Kamis (22/08/19).
Sahril berharap pemerintah bisa segera menyalakan jaringan internet supaya dirinya bisa kembali bekerja.
Ia juga berharap pemerintah bisa mengamankan situasi di Papua agar kembali kondusif.
Editor: Agus Luqman
