KBR, Jakarta - Pemblokiran internet di Papua yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sejak Rabu (21/8/2019) dinilai menambah persoalan warga setempat.
"Justru kalau pemerintah memblokir jaringan internet di Papua ini malah menambah persoalan. Istilahnya orang Papua merasa didiskriminasi untuk pemerataan jaringan internet. Jika ada kejadian tersebut (kerusuhan) lalu diputus, ini maksudnya apa?" ujar Arjuna, jurnalis media Papua Jubi, kepada KBR, Kamis (22/08/2019).
Ia mengatakan pembatasan internet menyulitkan masyarakat Papua mendapat informasi tentang kondisi wilayahnya. Kalangan jurnalis juga sulit mengirim berita mengenai perkembangan situasi di Papua.
"(Pemblokiran) mengganggu, bahkan pelaku usaha yang untuk ini mengalami kerugian, misalnya penjual pulsa, pengiriman online," katanya lagi.
Transportasi Online Merugi
Warga Jayapura yang bekerja sebagai pengemudi transportasi online juga mengalami kerugian.
"Saat ini ada beberapa teman mitra itu pendapatannya hanya dari Grab aja. Jadi terasa sekali, yang awalnya mereka bisa mendapatkan minimal mungkin dua ratus ribu atau beberapa ratus ribu, akhirnya sekarang nol, (internet) nggak bisa sama sekali. Kerugiannya terasa sekali, artinya vakum aja dirumah," kata Sahril Eko, pengemudi transportasi online di Jayapura, saat dihubungi KBR lewat telepon, Kamis (22/08/19).
Sahril berharap pemerintah bisa segera menyalakan jaringan internet supaya dirinya bisa kembali bekerja.
Ia juga berharap pemerintah bisa mengamankan situasi di Papua agar kembali kondusif.
Editor: Agus Luqman
"KPK rasanya seperti dikepung dari berbagai macam sisi," kata Agus di Gedung KPK
Pertemuan itu hanya bersifat transaksional belaka. 
Kenaikan tarif cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, mengatur industri tembakau dan menekan peredaran rokok ilegal.
Publik diminta terima putusan DPR
"Lembaga antikorupsi harus punya kewenangan untuk merekrut dan memberhentikan pegawainya sendiri, dengan mengacu pada prosedur internal yang jelas dan transparan."
"Padahal di dalam rumah pintu dan jendela tertutup semua, tapi mata pedih, nafas jadi sesak. Semoga segera selesai asap ini."
"Seperti kayak presiden, presiden saja diawasi. "
Pemungutan suara, 5 yang mendapat suara terbanyak adalah Nawawi Pomolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Firli Bahuri. 
"Saat rapat saya sendiri menghadapi lima pimpinan, tidak satupun pimpinan yang mengatakan bahwa saya melanggar. "
Kita tidak bisa mempercayai sesuatu hal informasi-informasi sepihak. Tidak ada bukti. Harusnya kan disampaikan bukti," kata Mulyadi
Seharusnya surat yang sudah dikirimkan KPK dapat dipertimbangkan lebih jauh oleh DPR untuk memastikan pimipinan KPK kedepan adalah orang-orang berintegritas," ucap Kurnia.
Pemerintah lamban, dan tidak memprioritaskan, serta terkesan abai, dalam menangani kasus Papua, khususnya pengungsi Nduga.
Apapun risikonya, menyuarakan perlawanan akan perlemahan, penggagalan, hingga pemberantasan korupsi di Indonesia penting, karena korupsi harus diberantas di Indonesia.
PB Djarum akan mengganti nama "Audisi Umum Beasiswa PB Djarum" menjadi "Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis".
Habibie dikenang sebagai sosok pemberani dan peka HAM
"Kritik terbuka adalah hasil dari proses demokrasi yang telah ia mulai."
"Meloloskan Capim KPK bermasalah dan merevisi UU KPK merupakan pelemahan lembaga antikorupsi. Sebab, memiliki kecenderungan untuk melemahkan KPK," ujar Yunahar Ilyas.
Mahasiswa sejumlah daerah gelar aksi tolak upaya pelemahan KPK