KBR, Jakarta- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional menilai RUU Pertanahan hanya memberi "karpet merah" kepada investor.
"Sebab, draf RUU Pertanahan yang terakhir hanya memfasilitasi kepentingan bisnis-bisnis besar, tanpa secara jelas membahas penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia," jelas Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati kepada KBR, Kamis (15/8/2019).
"Nggak ada urgensinya RUU Pertanahan kalau seperti itu yang ada sekarang. Yang ada, memuluskan tanah dilihat sebagai komoditi, jadi bisa diperjualbelikan untuk kepentingan investasi. Yang ada, kecenderungan juga untuk memutihkan kebun-kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan, yang sebenarnya ilegal. Ada beberapa pasal yang seperti itu," jelasnya lagi.
Menurut Direktur Eksekutif Walhi, harusnya pemerintah mengubah cara pandang dengan memosisikan rakyat kecil atau petani selayaknya investor.
"Bukan justru melanggengkan bisnis korporasi-korporasi besar yang hendak menguasai tanah," kata dia.
Sampai saat ini, wacana pengesahan RUU Pertanahan sudah mendapat respons positif dari Presiden Jokowi. DPR juga sudah memberi sinyal akan mengesahkan RUU ini pada September mendatang.
Namun di sisi lain, keberatan terhadap RUU Pertanahan terus disuarakan kalangan aktivis seperti Walhi dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Sejalan dengan aktivis, Ombudsman juga menilai RUU Pertanahan masih bermasalah. Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah berjanji akan mengirim nota keberatan ke DPR pada pekan depan.
Editor: Sindu Dharmawan
"Saya laporin sendiri kata Presiden, Atau kami sudah melaporkan kasus ini, tapi tidak disentuh," 
RDP tersebut akan digelar di Komisi Hukum DPR dengan melibatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin. RDP itu digelar tepat 21 tahun peristiwa Semanggi I yang terjadi 13 November 1998 lalu. 
"Sebagai contoh, kalau lihat di Amerika Serikat, sumber perwira itu mereka dapat dari akademi militer, mungkin 20 persen. Dan, 80 persennya adalah perwira cadangan dari universitas," ujar Prabowo.
"Saya pasti sangat senang kalau Perpu itu dikeluarkan, supaya jalan. Pasti mendukung (Perpu). Tetapi saya menteri sekarang."
membangun rumah ibadah justru lebih sulit dibanding membangun diskotik, karena terbentur Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PMB) yang bermasalah
Kementerian ATR harus bisa bedakan antara menghapus dan mengecualikan. Penghapusan dengan pengecualian. Permen yang dirujuk P24-nya Menteri LHK, kita menyebutnya pengecualian, bukan menghapus.
"Khilafah itu kan bisa disalahpahami oleh anak-anak kita. Oleh guru-guru kita juga bisa salah paham kalau tidak dijelaskan secara baik."
"Jika (harta benda) tidak mencukupi, maka terdakwa dipenjara selama 2 tahun,"
"Kita liat dulu urgensinya, apa yg disampaikan pak Mendagri itu. Karena apapun kita itu sudah melakukan pemilihan langsung sudah beberapa kali."
"Semua agama yang disahkan di Indonesia ini semuanya baik, tidak ada yang namanya ajaran agama yang kita sahkan ini melanggar suatu norma- norma.”
"Anggota termohon atau dari Polda Metro Jaya telah melakukan perampasan terhadap barang milik para pemohon."
"Jadi kalau kita bicara efisiensi ya tentu saja itu enggak sesuai. Tapi kalau kita bicara ini hak prerogratif presiden, ya ini hak prerogratif presiden," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Di Indonesia masih banyak ditemukan berbagai produk hukum, baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah lokal, tidak pro-kebebasan beragama dan berkeyakinan."
"Secretary Ross bercerita kepada saya, di sana sekarang kalau ada menteri ingin mengeluarkan satu permen, dia harus mencabut dua permen. Di sini mestinya juga bisa kita lakukan itu," ujar Jokowi.
"Menyampaikan rancangan peraturan KPU, yang salah satunya masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi."
Yamitema dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Kani Jaya Sentosa
"Namanya PNS itu kan dia harus terbebas dari paham radikalisme. Oleh karena itu, sebelum masuk (kantor pemerintahan) mereka juga harus ada ujiannya."
"KPU diberi kewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan Pemilu pada Presiden dan DPR. "
"Padahal sebetulnya kita berdoa bukan untuk diri kita, keluarga kita, umat kita, tetapi juga bangsa dan negara. Kalau bicara bangsa ya Indonesia itu penuh dengan keragaman," 
Mabes Polri mengklaim penembakan yang dilakukan tersangka AM terhadap Immawan Randi mahasiswa Haluoleo, Kendari, adalah aksi spontanitas.