KBR, Jakarta- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional menilai RUU Pertanahan hanya memberi "karpet merah" kepada investor.
"Sebab, draf RUU Pertanahan yang terakhir hanya memfasilitasi kepentingan bisnis-bisnis besar, tanpa secara jelas membahas penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia," jelas Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati kepada KBR, Kamis (15/8/2019).
"Nggak ada urgensinya RUU Pertanahan kalau seperti itu yang ada sekarang. Yang ada, memuluskan tanah dilihat sebagai komoditi, jadi bisa diperjualbelikan untuk kepentingan investasi. Yang ada, kecenderungan juga untuk memutihkan kebun-kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan, yang sebenarnya ilegal. Ada beberapa pasal yang seperti itu," jelasnya lagi.
Menurut Direktur Eksekutif Walhi, harusnya pemerintah mengubah cara pandang dengan memosisikan rakyat kecil atau petani selayaknya investor.
"Bukan justru melanggengkan bisnis korporasi-korporasi besar yang hendak menguasai tanah," kata dia.
Sampai saat ini, wacana pengesahan RUU Pertanahan sudah mendapat respons positif dari Presiden Jokowi. DPR juga sudah memberi sinyal akan mengesahkan RUU ini pada September mendatang.
Namun di sisi lain, keberatan terhadap RUU Pertanahan terus disuarakan kalangan aktivis seperti Walhi dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Sejalan dengan aktivis, Ombudsman juga menilai RUU Pertanahan masih bermasalah. Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah berjanji akan mengirim nota keberatan ke DPR pada pekan depan.
Editor: Sindu Dharmawan
"Sekarang luar biasa, sudah seperti kondisi normal begitu. Maka sore-sore, hampir setiap sore saya keliling umpama di Kota Semarang, sepedaan gitu,"
Manfaat dari PPKM Mirko memang sudah terlihat, namun dianggap belum signifikan. Yang perlu menjadi catatan adalah harus ada penguatan respon komunitas dalam tes, deteksi, dan isolasi.
Satgas Covid-19 terlalu fokus pada cakupan secara makro
Sandiaga berdalih pelarangan mudik oleh pemerintah tidak berarti membatasi pergerakan masyarakat di wilayah masing-masing
"Tantangan UMKM saat pandemi ini adalah kenaikan tarif pengiriman barang hingga 30 sampai 40 persen."
"Bahwa dalil mendahulukan keselamatan itu adalah wajib, harus lebih diutamakan daripada mengejar kesunahan yang lain."
KPK menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengukur indeks kesetiaan pada NKRI.
Para pengusaha bus sudah menerima banyak pesanan tiket perjalanan antarkota antarprovinsi.
Joseph diduga tengah berada di Jerman.
"Karena itu kami memberikan pembatasan terhadap kegiatan takbir ini, takbir keliling tidak kita perkenankan"
Warga senior atau lanjut usia disasar karena berisiko tinggi. Dari 43 ribuan orang yang meninggal karena COVID-19 hingga 19 April 2021, 48 persen di antaranya merupakan kelompok lansia.
Meski PPKM Mikro jilid lima dianggap berdampak positif, pemerintah memperpanjang kembali PPKM Mikro selama dua pekan dan memperluas wilayah pemberlakuan PPKM mikro.
"Kita tidak bisa bilang bahwa, oh itu hanya di tempat lain, tidak di tempat saya. Pelajaran pandemi tidak terlupakan, ledakan di Wuhan dulu ternyata kemudian menyebar ke seluruh dunia."
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ledakan kasus di India disebabkan mutasi baru virus SARS-CoV-2 serta kurang waspada dan longgarnya protokol kesehatan.
Ida menjamin bahwa seluruh unit di internal Kemnaker akan sigap, melayani segenap aduan dari Pekerja/Buruh pada tahun ini
"Sekali lagi apresiasi dan terima kasih kepada para suporter, para pendukung klub, para pecinta sepak bola yang sangat patuh dan sekarang mereka sedang berada di rumah..."
Orang dengan obesitas juga cenderung memiliki jaringan lemak putih lebih banyak. Jaringan ini bersifat menyimpan energi tanpa membakarnya
Dukungan tetap diberikan terhadap vaksin Nusantara selama mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Pemerintah tengah menggenjot pemberian vaksinasi kepada masyarakat prioritas
Sudah berkhianat. 
