KBR, Jakarta- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional menilai RUU Pertanahan hanya memberi "karpet merah" kepada investor.
"Sebab, draf RUU Pertanahan yang terakhir hanya memfasilitasi kepentingan bisnis-bisnis besar, tanpa secara jelas membahas penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia," jelas Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati kepada KBR, Kamis (15/8/2019).
"Nggak ada urgensinya RUU Pertanahan kalau seperti itu yang ada sekarang. Yang ada, memuluskan tanah dilihat sebagai komoditi, jadi bisa diperjualbelikan untuk kepentingan investasi. Yang ada, kecenderungan juga untuk memutihkan kebun-kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan, yang sebenarnya ilegal. Ada beberapa pasal yang seperti itu," jelasnya lagi.
Menurut Direktur Eksekutif Walhi, harusnya pemerintah mengubah cara pandang dengan memosisikan rakyat kecil atau petani selayaknya investor.
"Bukan justru melanggengkan bisnis korporasi-korporasi besar yang hendak menguasai tanah," kata dia.
Sampai saat ini, wacana pengesahan RUU Pertanahan sudah mendapat respons positif dari Presiden Jokowi. DPR juga sudah memberi sinyal akan mengesahkan RUU ini pada September mendatang.
Namun di sisi lain, keberatan terhadap RUU Pertanahan terus disuarakan kalangan aktivis seperti Walhi dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Sejalan dengan aktivis, Ombudsman juga menilai RUU Pertanahan masih bermasalah. Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah berjanji akan mengirim nota keberatan ke DPR pada pekan depan.
Editor: Sindu Dharmawan
"KPK rasanya seperti dikepung dari berbagai macam sisi," kata Agus di Gedung KPK
Pertemuan itu hanya bersifat transaksional belaka. 
Kenaikan tarif cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, mengatur industri tembakau dan menekan peredaran rokok ilegal.
Publik diminta terima putusan DPR
"Lembaga antikorupsi harus punya kewenangan untuk merekrut dan memberhentikan pegawainya sendiri, dengan mengacu pada prosedur internal yang jelas dan transparan."
"Padahal di dalam rumah pintu dan jendela tertutup semua, tapi mata pedih, nafas jadi sesak. Semoga segera selesai asap ini."
"Seperti kayak presiden, presiden saja diawasi. "
Pemungutan suara, 5 yang mendapat suara terbanyak adalah Nawawi Pomolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Firli Bahuri. 
"Saat rapat saya sendiri menghadapi lima pimpinan, tidak satupun pimpinan yang mengatakan bahwa saya melanggar. "
Kita tidak bisa mempercayai sesuatu hal informasi-informasi sepihak. Tidak ada bukti. Harusnya kan disampaikan bukti," kata Mulyadi
Seharusnya surat yang sudah dikirimkan KPK dapat dipertimbangkan lebih jauh oleh DPR untuk memastikan pimipinan KPK kedepan adalah orang-orang berintegritas," ucap Kurnia.
Pemerintah lamban, dan tidak memprioritaskan, serta terkesan abai, dalam menangani kasus Papua, khususnya pengungsi Nduga.
Apapun risikonya, menyuarakan perlawanan akan perlemahan, penggagalan, hingga pemberantasan korupsi di Indonesia penting, karena korupsi harus diberantas di Indonesia.
PB Djarum akan mengganti nama "Audisi Umum Beasiswa PB Djarum" menjadi "Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis".
Habibie dikenang sebagai sosok pemberani dan peka HAM
"Kritik terbuka adalah hasil dari proses demokrasi yang telah ia mulai."
"Meloloskan Capim KPK bermasalah dan merevisi UU KPK merupakan pelemahan lembaga antikorupsi. Sebab, memiliki kecenderungan untuk melemahkan KPK," ujar Yunahar Ilyas.
Mahasiswa sejumlah daerah gelar aksi tolak upaya pelemahan KPK