KBR, Jakarta- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional menilai RUU Pertanahan hanya memberi "karpet merah" kepada investor.
"Sebab, draf RUU Pertanahan yang terakhir hanya memfasilitasi kepentingan bisnis-bisnis besar, tanpa secara jelas membahas penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia," jelas Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati kepada KBR, Kamis (15/8/2019).
"Nggak ada urgensinya RUU Pertanahan kalau seperti itu yang ada sekarang. Yang ada, memuluskan tanah dilihat sebagai komoditi, jadi bisa diperjualbelikan untuk kepentingan investasi. Yang ada, kecenderungan juga untuk memutihkan kebun-kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan, yang sebenarnya ilegal. Ada beberapa pasal yang seperti itu," jelasnya lagi.
Menurut Direktur Eksekutif Walhi, harusnya pemerintah mengubah cara pandang dengan memosisikan rakyat kecil atau petani selayaknya investor.
"Bukan justru melanggengkan bisnis korporasi-korporasi besar yang hendak menguasai tanah," kata dia.
Sampai saat ini, wacana pengesahan RUU Pertanahan sudah mendapat respons positif dari Presiden Jokowi. DPR juga sudah memberi sinyal akan mengesahkan RUU ini pada September mendatang.
Namun di sisi lain, keberatan terhadap RUU Pertanahan terus disuarakan kalangan aktivis seperti Walhi dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Sejalan dengan aktivis, Ombudsman juga menilai RUU Pertanahan masih bermasalah. Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah berjanji akan mengirim nota keberatan ke DPR pada pekan depan.
Editor: Sindu Dharmawan
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."
"Barang-barang dari produsen pasti dibawa ke pelabuhan, apakah untuk dijual ke tempat lain atau ekspor. Jadi sebelumnya dimasukan ke iradiator gamma supaya lebih tahan lama."
"Pasal-pasal yang melindungi pekerja atau tenaga kerja justru malah direvisi. Sehingga akan semakin tidak ada kepastian hukum bagi para pekerja."
"Sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk ditempatkan dalam level undang-undang."
"Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama, yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha," kata Sesmenko Perekonomian.
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. 
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. 
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan." 
"Pemohon juga menyebutkan pengangkatan 12 Wakil Menteri merupakan tindakan subjektif Presiden yang tidak memiliki alasan urgensi yang jelas," papar humas MK.
"Bilamana ada potensi-potensi pelanggaran HAM di dalamnya, kita sekuat mungkin, sekuat tenaga harus menghadang agar rancangan ini tidak jadi, apa lagi disahkan."
"Yang masuk (Prolegnas) jangka menengah ya dianggap penting semua itu," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI.
"Tadi yang kami terima informasinya belum ada konfirmasi dan berapa minggu kedepan atau berapa hari kedepan akan dipanggil ulang,"
"Betul enggak itu surat izin? Kalau kami mengikuti proses ini sejak pembuatan undang-undang korupsi, sudah pasti bukan surat izin penggeledahan," kata kuasa hukum DPP PDIP.
"Misalnya si A dimasukkan sebagai penerima subsidi karena dia dekat dengan ketua RTnya atau dekat dengan ketua RW nya. Sementara si B yang notabene lebih berhak, tidak mendapatkan"
TNP2K menyarankan pemerintah menggunakan teknologi biometrik wajah untuk memastikan penggunaan elpiji 3 kilogram tepat sasaran. Teknologi ini sudah diujicoba dan siap digunakan.
“Makna dari 13 tahun ini bagi saya menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, justru semakin melanggengkan impunitas."