KBR, Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyetujui wacana tentang penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) lewat amandemen UUD 1945.
Baca Juga: MPR Ingin Hidupkan GBHN Lagi, Apa Urgensinya?
Menurut Mendagri, GBHN yang dirumuskan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak akan mengganggu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dibuat pemerintah.
Ia menilai, GBHN justru akan menjamin supaya perencanaan dan program pembangunan terus berkesinambungan, meski presidennya berganti.
Baca Juga: Ini RPJMN Pemerintah 2020-2024
Mendagri juga mengaku tak mempermasalahkan kewenangan MPR dalam menyusun GBHN.
"Setiap GBHN nanti dijabarkan. Apa pun itu. Sekarang saya saja menyetujui perencanaan anggaran program Pemda. Pasti ada skala prioritas. Kan apa pun ya, kita bicara Pancasila, final mengikat. Tapi bicara implementasi kan sesuai dengan Pancasila itu. Kan baru usulan semua pihak, tapi perlu mengubah UUD," kata Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/08/2019).
Editor: Adi Ahdiat
Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri mendukung bergulirnya iklim kompetisi dan kegiatan olahraga khususnya sepak bola di Indonesia.
Draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana RKUHP 30 November 2022, tercantum masalah larangan unjuk rasa tanpa pemberitahuan yang ada di pasal 256.
Gak sekedar ngonten, media sosial bisa edukasi pemilih muda
Mendesak pemerintah menunda pengesahan RKUHP.
"Jadi yang sekarang yang penting berjalan dulu kemudian kita akan evaluasi lebih lanjut," 
"Saya ke sini untuk memastikan bahwa pertama yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya. Hari ini relokasi dimulai pembangunannya," 
Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan penerapan program padat karya atau kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja.
"BPBD beserta para personel TNI polri sudah mengkondisikan dan mengevakuasi masyarakat "
"2,5 hektare baru tahap pertama sebanyak 200 rumah."
Target pemasangan PLTS Atap untuk tahun 2022 sebesar 450 megawatt. Namun hingga Oktober baru sebesar 71,35 megawatt atau baru sekitar 15 persen dari target. Ada sejumlah kendala. 
"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Yudo Margono sebagai Panglima TNI,"
"Tidak hanya perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga ada perusahaan-perusahaan lain terhubung secara langsung dengan elite politik yang tengah berkuasa" 
"Percaya saya. Sehingga siapa pun yang ingin membangun mobil listrik, kendaraan listrik, sepeda motor listrik pasti akan ke sini, karena lebih efisien, semua barangnya ada,"
Tapi saya memang mendapatkan beberapa laporan, beberapa yang mestinya mendapatkan, belum mendapatkan.
Ingat, kenaikan upah ini yang pertama dari tiga tahun, tidak terjadi dalam dua tahun terakhir.
"Istilah ‘love bombing’ menjadi sorotan warganet pekan ini. Sementara, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember mengeluarkan fatwa joget pargoy haram karena dianggap mengandung gerakan erotis"
Pemilu 2024 dilaksanakan dalam situasi ekonomi global yang suram dan penuh ketidakpastian.
Kementerian LHK disebut melarang balai konservasi memberi izin sejumlah peneliti asing untuk melakukan penelitian konservasi alam di Indonesia.
"Saya juga senang urusan dengan suku Anak Dalam. Ini sudah lebih dari 35 tahun, betul Pak? Benar? Lebih dari 35 tahun enggak rampung-rampung. 
