KBR, Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyetujui wacana tentang penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) lewat amandemen UUD 1945.
Baca Juga: MPR Ingin Hidupkan GBHN Lagi, Apa Urgensinya?
Menurut Mendagri, GBHN yang dirumuskan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak akan mengganggu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dibuat pemerintah.
Ia menilai, GBHN justru akan menjamin supaya perencanaan dan program pembangunan terus berkesinambungan, meski presidennya berganti.
Baca Juga: Ini RPJMN Pemerintah 2020-2024
Mendagri juga mengaku tak mempermasalahkan kewenangan MPR dalam menyusun GBHN.
"Setiap GBHN nanti dijabarkan. Apa pun itu. Sekarang saya saja menyetujui perencanaan anggaran program Pemda. Pasti ada skala prioritas. Kan apa pun ya, kita bicara Pancasila, final mengikat. Tapi bicara implementasi kan sesuai dengan Pancasila itu. Kan baru usulan semua pihak, tapi perlu mengubah UUD," kata Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/08/2019).
Editor: Adi Ahdiat
"Telah dirasakan cukup diduga terjadi tindak pidana korupsi." 
"Kasihan, usaha-usaha kecil mikro itu kan tidak ada yang mendaftarkan BPJS karyawannya," 
"Di tahap tiga itu untuk membandingkan sebenarnya kelompok yang dapat vaksin sama placebo (vaksin palsu) berapa angka kejadian sakitnya,”
“Kukira, melupakan adalah hal yang mudah untuk aku yang mudah lupa. Tapi tidak perihal perasaan. Semakin aku coba melupakannya, bayangan tentangnya justru makin kuat menghantui pikiranku." 
"Jika orang tua tidak setuju, maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksakan," 
"Mendorong pemerintah daerah, Jawa Tengah dan Surakarta, dalam hal ini untuk mengambil langkah terukur dan tidak lengah dalam mengantisipasi timbulnya situasi tidak kondusif,"
"Apakah nanti dibayar sekali atau berapa kali pembayaran, itu sedang kami finalisasi."
“Upload, like, comment kandidat maupun calon nggak boleh. Jadi hal itu sesuai surat edaran dari kementerian terkait,“
Anak muda rentan jadi korban perisakan di dunia maya. Podcast Dear Dearest di Spotify melihat persoalan ini lewat surat cinta yang ditulis Joshua Suherman kepada Clairine Clay.
Dari hasil survei itu dapat disimpulkan bahwa umumnya pendanaan kampanye calon kepala daerah bersumber dari sponsor.
Penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap pengacara Djoko Tjandra tersebut
“Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik"
"Semua itu kuncinya adalah apabila sektor kesehatan itu bekerja dengan cepat. Masalahnya sektor kesehatan ini, realisasi stimulusnya masih rendah sekali."
Masalah bantuan sosial menjadi aspek yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman.
"Mekanisme lama yang harus di-bidding dengan proses yang cukup panjang. Ini merepotkan kementerian sendiri."
"Antara lain adanya kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan,"
