KBR, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi hukuman kepada 102.976 narapidana. Penyerahan remisi dilakukan di lapangan kantor Kemenkumham usai melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-73 Republik Indonesia, Jumat, (17/8/2018).
Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Jenis remisi yang diberikan yakni Remisi Umum I dan II dengan jumlah pengurangan masa tahanan satu sampai enam bulan.
Ia mengatakan, dari seluruh narapidana yang mendapatkan remisi masa tahanan, sebanyak 2.000-an napi langsung bisa menghirup udara bebas.
"Yang diusulkan remisi memperoleh remisi 102.976. nah remisi umum I artinya diberikan tapi belum bebas sebanyak 100.776, dan remisi umum II 2.220 orang langsung bebas," kata Yasonna di Jakarta, Jumat (17/8/2018).
Menteri Yasona berharap, dengan diberikan remisi dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, para narapidana dapat berbudi dan berperilaku serta menjadi warga negara yang baik.
Mendapat Remisi, Ahok Bebas April 2019
Sementara menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami, bekas Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama atau Ahok bisa bebas pada April tahun depan setelah beroleh remisi. Bahkan, kata Sri, pembebasan Ahok bisa lebih cepat jika mendapat tambahan remisi saat Natal nanti.
"Berdasarkan catatan kami setelah dikurangi remisi, tahun depan sekitar bulan April, Ahok sudah bebas. Nanti misalnya kalau ada remisi Natal bisa dikurangi lagi," kata Sri Puguh.
Saat ini, jumlah warga binaan yang menghuni 522 Lapas, Rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) se-Indonesia berjumlah 250.452 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 117.691 narapidana dan 72.761 orang tahanan. Sedangkan untuk saat ini daya tampung seluruh penjara hanya untuk 124.696 orang.
Editor: Adia Puja Pradana
![[Advertorial] UU Jaminan Fidusia Berikan Perlindungan Hukum kepada Debitur](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=uu-fiducia.jpg)
![[Advertorial] MLA Tingkatkan Kerjasama Penegakan Hukum Negara ASEAN](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=thumbnail.jpg)
"Sekitar 350 ribu kebutuhan tenaga kerja asing di Jepang selama 5 tahun,"
"Tidak ada yang beda, hanya tambahan saja. Kenal tidak Pak Markus, sama-sama anggota Komisi II ikut pembahasan ada beberapa risalah rapat saja yang kami cek."
"Beberapa jenis narkoba yang disalahgunakan dengan cara dihisap, bisa jadi menggunakan rokok elektronik," ungkap BNN.
"Di kediaman yang ada di Jakarta dalam arti rumah jabatan, dan juga kediaman yang di daerah, itu diberikan pengamanan"
"Kalau para pelaku unjuk rasa baik-baik juga, ya pasti kita akan baik-baik,"
Kabupaten Majalengka dan Kutai Kertanegara unggul di bidang Seni Pertunjukan, Kota Palembang pada Kuliner, sementara Kota Malang yang punya keunggulan disektor Aplikasi dan Pengembang Permainan.
Menurut Kapolri Tito Karnavian, anggota kepolisian yang bertugas di KPK punya rekam jejak baik. Salah satu contoh yang terkenal adalah Novel Baswedan.
"Dasar saya adalah Undang-undang no 9 tahun 1998"
Sentra rendang di Payakumbuh, Sumatera Barat, dilaporkan sudah mendapat pesanan dari Arab Saudi sebanyak 70 ton rendang.
"Kalau dampaknya baik terhadap anak ya.. boleh, kalau dampaknya tidak baik terhadap anak ya.. tidak boleh," jelas Sekjen MUI.
Penularan bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang HIV/AIDS.
Namun, BPN mengatakan pihaknya sulit mencegah jika ada kelompok masyarakat yang ingin turun ke jalan.
Menurut Wakil Ketua KPK, ada beberapa perusahaan yang izinnya membuka perkebunan, namun kenyataannya mereka melakukan juga eksplorasi pertambangan di Sultra.
"Tergantung nanti bagaimana Majelis Hakim, apakah memang dianggap cukup"
"Agar pelaksanaan sidang yang di dalam pun tidak terganggu dengan menggunakan sound system yang terlalu besar,"
"Alat bukti, diskusi apapun termasuk sampai pengambilan keputusan, termasuk membahas kalimat perkalimat yang akan dituangkan dalam putusan MK nanti,"
Prioritas belanjanya banyak. Dari pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sampai alat pengolah kotoran manusia menjadi biogas.
Luhut tidak takut dibilang mengintervensi hukum, lantaran apa yang ia lakukan sudah sesuai aturan. 
Pelanggaran penyalahgunaan APBN, program kerja pemerintah hingga Ketidaknetralan Aparatur Negara, adalah pelanggaran Pemilu. 
Dia ditahan pada Kamis (30/05). Pada 3 Juni, pengacaranya mengajukan penangguhan penahanan. 