KBR, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi hukuman kepada 102.976 narapidana. Penyerahan remisi dilakukan di lapangan kantor Kemenkumham usai melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-73 Republik Indonesia, Jumat, (17/8/2018).
Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Jenis remisi yang diberikan yakni Remisi Umum I dan II dengan jumlah pengurangan masa tahanan satu sampai enam bulan.
Ia mengatakan, dari seluruh narapidana yang mendapatkan remisi masa tahanan, sebanyak 2.000-an napi langsung bisa menghirup udara bebas.
"Yang diusulkan remisi memperoleh remisi 102.976. nah remisi umum I artinya diberikan tapi belum bebas sebanyak 100.776, dan remisi umum II 2.220 orang langsung bebas," kata Yasonna di Jakarta, Jumat (17/8/2018).
Menteri Yasona berharap, dengan diberikan remisi dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, para narapidana dapat berbudi dan berperilaku serta menjadi warga negara yang baik.
Mendapat Remisi, Ahok Bebas April 2019
Sementara menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami, bekas Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama atau Ahok bisa bebas pada April tahun depan setelah beroleh remisi. Bahkan, kata Sri, pembebasan Ahok bisa lebih cepat jika mendapat tambahan remisi saat Natal nanti.
"Berdasarkan catatan kami setelah dikurangi remisi, tahun depan sekitar bulan April, Ahok sudah bebas. Nanti misalnya kalau ada remisi Natal bisa dikurangi lagi," kata Sri Puguh.
Saat ini, jumlah warga binaan yang menghuni 522 Lapas, Rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) se-Indonesia berjumlah 250.452 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 117.691 narapidana dan 72.761 orang tahanan. Sedangkan untuk saat ini daya tampung seluruh penjara hanya untuk 124.696 orang.
Editor: Adia Puja Pradana
![[Advertorial] Ditjen Imigrasi Sosialisasikan Regulasi Terkini kepada Negara-negara Sahabat](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=imigrasi-03.jpg)
![[Advertorial] Strategi Tindakan Pencegahan bagi Kejahatan Korporasi](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=pks-stranas.jpg)
Dari tanggal 31 Agustus saat penangkapan dilakukan hingga saat ini. Akses pendampingan itu dibatasi," kata Tim Advokat
"Bukannya kita tidak mau membuka, tapi ini masih dalam proses penyidikan. Kita pun biasanya menyebut inisial, belum boleh nyebut PT-nya."
"Karena ada konsekuensi penegakan hukum jika terbukti ada perusahaan yang lalai dalam menjaga arealnya dari karhutla."
"Tersangka Surya Anta ditanya, mau jadi apa? 'Saya mau jadi Presiden Papua', ngomong gitu dia waktu pemeriksaan. Dengan dokumen-dokumen yang didapatkan, ya itu sudah jelas (makar)."
"Aliansi mahasiswa fokus mendesak DPR, mengingat 24 September merupakan paripurna terakhir dan satu dari 4 tuntutan mereka adalah DPR tidak mengesahkan 4 RUU, diantaranya RKUHP dan RUU Pertanahan"
"Rendahnya kenaikan cukai rokok akan berdampak pada pola peralihan konsumsi rokok mahal ke murah"
"Kita minta Polda Papua dan Papua Barat untuk selektif dan menghentikan seluruh penangkapan sewenang-wenang, dan membuka akses yang luas untuk keluarga."
"Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI, agar pengesahan RUU KUHP ditunda." 
"Kemarin Bapak Presiden sudah menerima surat pengunduran diri dari Pak Imam Nahrawi, dan tadi mengangkat Saudara Hanif Dakiri"
Pengambilalihan ditarget rampung sebelum akhir 2019
Meski urgensinya sudah ditekankan berbagai riset, fasilitas darurat bencana belum masuk ke dalam rencana pembangunan KEK Tanjung Lesung.
Massa pun meminta komitmen pemerintah menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya.
"Saat ini kami sudah mengeluarkan DPO dan kemarin melakukan upaya paksa dan melakukan pencarian kerumah di Jakarta dan melakukan penggeledahan," 
"Kalau kita menetapkan status tersangka seseorang itu, ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat kepada beliau. Dan beliau sudah menerimanya beberapa minggu yang lalu,"
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware mengatakan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas formalitas
"Komisi II DPR akan rapat pengambilan keputusan Tingkat I pada 23 September 2019. Insya Allah dibawa pada Rapat Paripurna terakhir."
"Coba, 'hukum yang hidup di masyarakat' itu apa? Ga jelas! Rumusan di RKUHP pun tidak pasti, dan juga pemerintah mengakui belum punya penelitian soal ini loh!"
fenomena eksodus itu menunjukkan ada ketidaknyamanan yang dirasakan mahasiswa Papua, selama tinggal di luar Papua.
Undang-undang apapun pasti diterima dan pasti akan disidangkan dan akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana isi putusannya atau apa yang diuji, pasal berapa, ayat berapa kita lihat nanti
Menyayangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di Indonesia yang makin lama makin terancam.