KBR, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi hukuman kepada 102.976 narapidana. Penyerahan remisi dilakukan di lapangan kantor Kemenkumham usai melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-73 Republik Indonesia, Jumat, (17/8/2018).
Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Jenis remisi yang diberikan yakni Remisi Umum I dan II dengan jumlah pengurangan masa tahanan satu sampai enam bulan.
Ia mengatakan, dari seluruh narapidana yang mendapatkan remisi masa tahanan, sebanyak 2.000-an napi langsung bisa menghirup udara bebas.
"Yang diusulkan remisi memperoleh remisi 102.976. nah remisi umum I artinya diberikan tapi belum bebas sebanyak 100.776, dan remisi umum II 2.220 orang langsung bebas," kata Yasonna di Jakarta, Jumat (17/8/2018).
Menteri Yasona berharap, dengan diberikan remisi dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, para narapidana dapat berbudi dan berperilaku serta menjadi warga negara yang baik.
Mendapat Remisi, Ahok Bebas April 2019
Sementara menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami, bekas Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama atau Ahok bisa bebas pada April tahun depan setelah beroleh remisi. Bahkan, kata Sri, pembebasan Ahok bisa lebih cepat jika mendapat tambahan remisi saat Natal nanti.
"Berdasarkan catatan kami setelah dikurangi remisi, tahun depan sekitar bulan April, Ahok sudah bebas. Nanti misalnya kalau ada remisi Natal bisa dikurangi lagi," kata Sri Puguh.
Saat ini, jumlah warga binaan yang menghuni 522 Lapas, Rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) se-Indonesia berjumlah 250.452 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 117.691 narapidana dan 72.761 orang tahanan. Sedangkan untuk saat ini daya tampung seluruh penjara hanya untuk 124.696 orang.
Editor: Adia Puja Pradana
"Maka masih akan tersisa 6 juta ton lebih memasuki tahun 2021,"
"Kita harapkan nantinya target sesuai yang saya sampaikan bisa tercapai 30 ribu,"
"Karena itu saya secara khusus menyampaikan ini kepada masyarakat Jakarta; jangan anggap enteng, jangan anggap ringan. Jangan merasa kita sudah terbebas dari wabah Covid-19 ini," kata Anies Baswedan.
Besaran tunjangan yang diterima bervariasi.
"Karena less travel, less physical engagement, ini akan mengubah cara kita bekerja di kemudian hari. Saya melihat akan ada perubahan perpindahan permasalahan dari ruang publik ke ruang privat."
"Dari sejumlah 1.262 orang kasus positif yang kita identifikasi hanya ada 17 orang yang saat ini kita rawat dan isolasi di RS Yudistira Cimahi"
Hal itu diperparah dengan penanganan dan penyelesaian masalah yang belum juga menemui titik terang. 
"Peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur sehingga dilakukan penghentian penyelidikan dalam rangka kepastian hukum," 
"Jumlah uang masih akan dihitung dan dikonfirmasi lebih dahulu kepada para saksi-saksi."
"Penerimaan CPNS tahun 2020 akan kami tiadakan." 
Pemerintah menganggarkan Rp 87,55 triliun untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan. Data terbaru Kementerian Keuangan, tingkat penyerapannya baru di level 5,12 persen atau sekitar Rp4,48 triliun.
"Berharap nanti KND ini bisa menjadi lembaga independen yang memonitoring apa yang menjadi regulasi, kebijakan, dan program dari pemerintah." 
"Yang tidak ada akses internet berarti harus pakai luar jaringan. Tidak harus semuanya pakai akses internet,"
Tanggung jawab Kementerian Pertanian sesuai tugas pokok dan fungsi adalah memperkuat ketahanan pangan nasional. 
"Saya kira ini kewarasan kita ini sudah luar biasa tidak dipakai gitu lho." 
"Ppengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi. Coba nanti saya ingin dengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan"
"Artinya kalau bicara tentang pendapatan negara, ini adalah kebohongan yang dilakukan oleh KKP, oleh menteri kita. Jadi bukan untuk kemaslahatan negara, tapi untuk kemaslahatan makelar."
"Walaupun format tidak sesuai dengan yang kita rencanakan semula, perayaan hari ulang tahun ke 75 Republik Indonesia ini tetap harus hikmat."
