Marak Penerbitan IUP Jelang Pilkada, JATAM Minta Pemerintah Waspada

"JATAM juga mencatat, beberapa pemegang saham di perusahaan pertambangan kerap bertarung dalam pemilihan kepala daerah. "

KBR, Jakarta- Jaringan Advokasi Tambang, JATAM mencatat seluruh wilayah di Kalimantan, dan beberapa wilayah di Sulawesi rentan terhadap praktek politik uang. Ini menyusul pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang bakal dilaksanakan tahun depan.

Koordinator JATAM, Merah Johansyah menyebut, banyak izin usaha pertambangan yang dikeluarkan menjelang pemilihan pilkada.  JATAM juga mencatat, beberapa pemegang saham di perusahaan pertambangan kerap bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Sementara kata dia Pemerintah Pusat tidak memiliki payung hukum untuk mencegah hal tersebut terjadi.

"Banyak pelaku bisnis pertambangan juga pelaku politik di daerah. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri atau yang memiliki kewenangan harusnya juga mengatur mengenai hal ini. Sebab banyak juga kepala daerah, atau calon kepala daerah, dan calon legislatif, yang memiliki bisnis yang terkait dengan pertambangan. Ini belum ada aturannya, jadi memang selama ini tidak ada aturan mengenai konflik of interest," jelas Merah, Rabu (31/8/2016).

Selain itu, JATAM menilai maraknya perizinan usaha pertambangan jelang pemilihan kepala daerah, lantaran koordinasi yang minim antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM.

"Seharusnya, mereka bersinergi agar praktek penerbitan izin usaha pertambangan menjelang pemilihan kepala daerah, bisa dicegah," katanya.

Hal serupa sebelumnya juga disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyebut maraknya penerbitan IUP jelang Pilkada di berbagai daerah dengan potensi pertambangan melimpah.

Koordinator Tim Sumber Daya Alam Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, Dian Patria mengatakan peristiwa tersebut erat kaitannya dengan politik uang.

Editor: Malika

• JATAM
• pilkada
• pertambangan
• politik uang jelang pilkada
• obral IUP jelang Pilkada