Share This

Jimly Kritik Rencana DPR Buat Sekolah Parlemen

Pendidikan politik semestinya menjadi tanggung jawab partai politik dan bisa juga diampu oleh perguruan tinggi dan lembaga masyarakat sipil.

BERITA , NASIONAL

Sabtu, 27 Agus 2016 22:06 WIB

Author

Ninik Yuniati

Jimly Kritik Rencana DPR Buat Sekolah Parlemen

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie. (Foto: dkpp.go.id)



KBR, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie mengkritik rencana DPR membuat sekolah parlemen. Jimly beralasan, hal tersebut tidak termasuk tugas DPR. 

"DPR sendiri nggak perlu bikin, karena bukan tugasnya dia," ujar Jimly usai menghadiri wisuda Universitas Al Azhar di gedung Manggala Wanabakti, Sabtu (27/8/2016).

Kata dia, pendidikan politik semestinya menjadi tanggung jawab partai politik dan bisa juga diampu oleh perguruan tinggi dan lembaga masyarakat sipil. "Setiap partai saja, tidak perlu parlemen, itu bukan tugas parlemen, ICMI yang saya pimpin mau bikin juga sekolah politik, biar aja masyarakat itu, dan juga perguruan tinggi bikin kursus-kursus, dan juga punya lemhanas, kan bisa," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan DPR tengah menyiapkan pembuatan sekolah parlemen. Kata dia, sekolah itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas anggota DPR masa sekarang maupun yang akan datang. Ia menargetkan sekolah tersebut bakal diluncurkan tahun ini.




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.