KBR, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie mengkritik rencana DPR membuat sekolah parlemen. Jimly beralasan, hal tersebut tidak termasuk tugas DPR.
"DPR sendiri nggak perlu bikin, karena bukan tugasnya dia," ujar Jimly usai menghadiri wisuda Universitas Al Azhar di gedung Manggala Wanabakti, Sabtu (27/8/2016).
Kata dia, pendidikan politik semestinya menjadi tanggung jawab partai politik dan bisa juga diampu oleh perguruan tinggi dan lembaga masyarakat sipil. "Setiap partai saja, tidak perlu parlemen, itu bukan tugas parlemen, ICMI yang saya pimpin mau bikin juga sekolah politik, biar aja masyarakat itu, dan juga perguruan tinggi bikin kursus-kursus, dan juga punya lemhanas, kan bisa," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan DPR tengah menyiapkan pembuatan sekolah parlemen. Kata dia, sekolah itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas anggota DPR masa sekarang maupun yang akan datang. Ia menargetkan sekolah tersebut bakal diluncurkan tahun ini.
Editor: Nurika Manan
"Yang perlu dipahami ialah bahwa gratifikasi atau pemberian yang sifatnya gratis atau free ini berpotensi menjadi pidana."
"Untuk kelima kalinya, Indonesia akan kembali memberikan kontribusi nyata dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat global.”
APINDO memperkirakan kenaikan UMP tahun depan sebesar 8,51 persen bisa menyebabkan ongkos produksi para pengusaha membengkak. 
Majalah TIME, yang dulu menggadang-gadang Jokowi sebagai "A New Hope", kini tidak bersuara apa-apa soal pelantikan periode keduanya.
Kerjasama ekonomi dan perdagangan RCEP diperkirakan bakal menjadi kerjasama terbesar di dunia. Namun diperkirakan akan merugikan masyarakat kecil. 
"Kalau kita punya transparansi soal siapa saja pemilik HGU, bagaimana petanya dan seterusnya, maka akan ada efek yang membuat mereka behati-hati melakukan praktik pembakaran."
Polri menyatakan sosok Jusuf Kalla sebagai pemimpin yang mengayomi, terutama saat kepolisian menangani konflik di Poso, Sulawesi Tengah.
"Kebiasaan yang dijalankan Pak Jokowi begitu. Selalu mengecek atas pekerjaan yang telah beliau perintahkan," 
Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati menyebut, Presiden harus tanggap dan concern, dalam menjaga hutan Indonesia agar kelestarian alam tetap baik.
"Sebenarnya tidak boleh monopoli, mana lembaga yang memenuhi syarat boleh-boleh saja menerbitkan sertifikat halal,"
Dengan tamu asing lebih banyak, pelantikan Jokowi juga menghabiskan anggaran lebih besar.
"Kalau presiden memaksakan Perpu, dan dari awal Perpu diterbitkan sudah ditolak sama DPR, maka umur Perpu juga nggak akan lama. Ditolak lagi sama DPR, mau ngapain lagi?"
"Saya selalu bilang siapa pun yang terpilih saya berharap orang-orang yang berkeringat kemarin, dan yang penting punya track record yang baik untuk menyelesaikan ini,"
"Modus ini dikendalikan di negara asal dia dari Thailand kemudian sampai di Indonesia ada lagi pengendalinya,"
"Diperintahkan oleh Abu Rara untuk melakukan serangan terorisme kepada kepolisian. Tapi anaknya mengurungkan niatnya karena anaknya tidak berani," 
"Barang bukti cukup beragam mulai dari senjata tajam berbagai macam jenis, kemudian replika senjata dan airsoft gun. Kemudian ada bahan-bahan atau senyawa yang digunakan untuk merakit bom," 
Di DPR, hemat kami yang paling penting adalah Undang-Undang itu tidak dibatalkan dengan Perpu, karena kalau Undang-Undang itu dibatalkan semuanya dengan sebuah Perpu 
Dengan mengesahkan revisi Undang-Undang KPK saja, Presiden telah mengingkari janjinya untuk memperkuat KPK.
"Ini warning. Siapapun menteri kesehatan mendatang, dalam arti perbaikan gizi, masalah hidden hunger ini perlu jadi perhatian."
“Masyarakat kami ingin punya tanah 5 hektare setiap keluarga dan punya sertifikat gratis.”