Ikuti Arahan Presiden, BI: Sudah Ada 489 TPID untuk Kendalikan Inflasi

""Untuk memperkuat koordinasi, kelompok kerja nasional TPID telah membentuk sekretariat pokja TPID di kantor Kemenko Perekonomian," "

KBR, Jakarta- Bank Indonesia mencatat saat ini jumlah tim pengendali inflasi daerah (TPID) mencapai 489. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, saat ini sudah ada   90 persen dari keseluruhan daerah otonom. Padahal, tahun lalu jumlahnya baru 432 TPID.

Kata Agus, peningkatan jumlah TPID itu karena mengikuti arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi nasional soal TPID tahun lalu.

"Arahan agar setiap daerah membentuk TPID, jumlah tersebut meningkat signifikan dari posisi rakornas sebelumnya, yang berjumlah 432 TPID, serta dengan sebaran wilayah yang lebih merata. Maka untuk memperkuat koordinasi, kelompok kerja nasional TPID telah membentuk sekretariat pokja TPID di kantor Kemenko Perekonomian," kata Agus di Hotel Sahid, Kamis (04/08/16).

Agus mengatakan, jumlah TPID itu terdiri dari 34 TPID di tingkat provinsi dan 445 di kabupaten atau kota. Menurut Agus, sebaran TPID saat ini juga sudah merata, sehingga cakupan pengendalian inflasi bisa merata ke sebeluh Indonesia.

Agus berujar, pemerintah memerlukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah (pemda) agar sinergi kebijakannya berjalan beriringan, termasuk pengendalian inflasi. Pasalnya, kata Agus, dengan semakin besarnya alokasi dana yang dikelola pemerintah pusat dan daerah, berarti diperlukan upaya yang lebih kuat pula untuk memaksimalkan penggunaan angagran itu. Sehingga, pertemuan rutin seperti rapat koordinasi sangat diperkukan untuk menyamakan strategi untuk mengendalikan inflasi di daerah. Selain itu, semua pemangku kepentingan juga harus lebih memperhatikan pengendalian harga bahan konsumsi di pasar, karena itu sangat mendorong inflasi.

Hari ini, Bank Indonesia menggelar rapat koordinasi nasional TPID. Acara itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan  dihadiri semua kepala daerah di Indonesia.

Pada sambutannya, Jokowi menyebutkan empat kunci yang harus dijalankan untuk mengendalikan inflasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pertama, menyediakan anggaran pengendalian harga oleh seluruh pemda, agar ada intervensi apabila memang diperlukan. Kedua, semua unsur-unsur di daerah, seperti pemda, Kepolisian, Kejaksaan, dan BI daerah, memeriksa pasokan bahan pokok di gudang penyimpanan secara rutin untuk memastikan ketersediannya.

Ketiga, memastikan transportasi di daerah selalu lancar, karena menyangkut pengiriman bahan komoditas pangan. Keempat, menjaga distribusi barang di pasar, agar tidak kekuarangan atau kelebihan pasokan. 

Editor: Rony Sitanggang

• Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
• Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo