Bawaslu Akui Rekomendasi ke KPU Tidak Ada Payung Hukum

Anggota Bawaslu, Nasrullah menyebut satu-satu peraturan yang bisa dikaitkan dalam permasalahan ini adalah undang-undang 8 Tahun 2015 pasal 201 tentang pemilihan kepala daerah.

BERITA , NASIONAL

Jumat, 07 Agus 2015 16:37 WIB

Author

Ade Irmansyah

Bawaslu Akui Rekomendasi ke KPU Tidak Ada Payung Hukum

KPU & Panwaslu. Foto: Antara

KBR, Jakarta -  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengakui tidak ada landasan hukum yang pasti terkait pemberian rekomendasi perpanjangan masa pendaftaran calon kepala daerah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hanya saja kata Anggota Bawaslu, Nasrullah, kondisi ini sangat mendesak dan pemerintah memperbolehkan pihaknya mengeluarkan rekomendasi tersebut. Kata dia, alasan mendesak tersebut diantaranya adalah soal hak konstitusional setiap warga negara untuk dipilih dan memilih. Selain itu adalah soal efisiensi dan efektifitas anggaran.

“Mengeluarkan posisi diskresi ini murni sebuah kebijakan yang diambil. Namanya diskresi itu tidak ada dasar hukumnya. (Rawan digugat gak pak?) Apanya, anda mau menggugat apa dalam diskresi. Kalau uji materi itu kalau ada payung hukumnya tapi kalau diskresi posisinya itu memang murni karena kebijakan. Sepanjang kebijakan itu tidak ada yang dirugi dan mengakomodir kepentingan rakyat,” ujarnya kepada wartawan di kantor Bawaslu, Jumat (7/8/2015).

Anggota Bawaslu, Nasrullah menambahkan, satu-satu peraturan yang bisa dikaitkan dalam permasalahan ini adalah undang-undang 8 Tahun 2015 pasal 201 tentang pemilihan kepala daerah. Sebelumnya KPU menyetujui rekomendasi Bawaslu terkait perpanjangan masa pendaftaran calon kepala daerah di tujuh kabupaten kota yang hanya memiliki satu calon kepala daerah.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan, masa perpanjangan pendaftaran hanya dilakukan tiga hari mulai tanggal 9 hingga tanggal 11 agustus mendatang.

Editor: Malika
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Eps.2: Kuliah di UK, Cerita dari Rizki Putri Part 2

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17