Bawaslu Akui Rekomendasi ke KPU Tidak Ada Payung Hukum

"Anggota Bawaslu, Nasrullah menyebut satu-satu peraturan yang bisa dikaitkan dalam permasalahan ini adalah undang-undang 8 Tahun 2015 pasal 201 tentang pemilihan kepala daerah. "

KBR, Jakarta -  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengakui tidak ada landasan hukum yang pasti terkait pemberian rekomendasi perpanjangan masa pendaftaran calon kepala daerah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hanya saja kata Anggota Bawaslu, Nasrullah, kondisi ini sangat mendesak dan pemerintah memperbolehkan pihaknya mengeluarkan rekomendasi tersebut. Kata dia, alasan mendesak tersebut diantaranya adalah soal hak konstitusional setiap warga negara untuk dipilih dan memilih. Selain itu adalah soal efisiensi dan efektifitas anggaran.

“Mengeluarkan posisi diskresi ini murni sebuah kebijakan yang diambil. Namanya diskresi itu tidak ada dasar hukumnya. (Rawan digugat gak pak?) Apanya, anda mau menggugat apa dalam diskresi. Kalau uji materi itu kalau ada payung hukumnya tapi kalau diskresi posisinya itu memang murni karena kebijakan. Sepanjang kebijakan itu tidak ada yang dirugi dan mengakomodir kepentingan rakyat,” ujarnya kepada wartawan di kantor Bawaslu, Jumat (7/8/2015).

Anggota Bawaslu, Nasrullah menambahkan, satu-satu peraturan yang bisa dikaitkan dalam permasalahan ini adalah undang-undang 8 Tahun 2015 pasal 201 tentang pemilihan kepala daerah. Sebelumnya KPU menyetujui rekomendasi Bawaslu terkait perpanjangan masa pendaftaran calon kepala daerah di tujuh kabupaten kota yang hanya memiliki satu calon kepala daerah.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan, masa perpanjangan pendaftaran hanya dilakukan tiga hari mulai tanggal 9 hingga tanggal 11 agustus mendatang.

Editor: Malika

• KPU
• Pilkada serentak
• Rekomendasi Bawaslu
• Calon Tunggal