Sawit Watch: Perluasan Lahan Sawit di Padang Rumput Saja

"Menurut Direktur Sawit Watch Jefri Gideon Saragih, lahan sawit di padang rumput bisa menangkap lebih banyak emisi karbon dibandingkan lahan padang rumput tanpa tanaman. Satu hektar padang rumput hanya mampu menangkap tiga metrik ton emisi karbon. Sementar"

KBR68H, Jakarta - LSM Sawit Watch mengusulkan agar perluasan lahan sawit dilakukan di kawasan padang rumput.

Menurut Direktur Sawit Watch Jefri Gideon Saragih, lahan sawit di padang rumput bisa menangkap lebih banyak emisi karbon dibandingkan lahan padang rumput tanpa tanaman. Satu hektar padang rumput hanya mampu menangkap tiga metrik ton emisi karbon. Sementara satu hektar kebun sawit mampu menangkap lima metrik ton karbon.

Jefri mengatakan, kebanyakan pengusaha menolak membuka lahan di padang rumput lantaran biaya perawatan kebun sawit akan bertambah tinggi. Ini ditandai dengan tidak adanya kebun sawit di daerah Nusa Tenggara Timur, yang banyak memiliki lahan padang rumput.

"Kalau sampai saat ini kita mencatat lahan yang sudah dilepas dan kemudian dijadikan lahan sawit itu sekitar 11 juta hektar. Mulai dari Aceh sampai Papua. Bahkan di Jawa juga ada seperti di Banten, Jawa Barat, lalu sekarang ini ada di Jawa Timur tepatnya di daerah Malang Selatan. Nah sisanya baru sawit saja. Setahu saya yang sampai saat ini belum ada, ataupun kalau ada sedikit, sekitar puluhan hektar itu di NTT," terang Jefri kepada KBR68H.

Direktur LSM Sawit Watch Jefri Gideon Saragih juga mempertanyakan rencana pemerintah terkait komoditi sawit yang dinilai belum tertata. Salah satunya mengenai peta kebutuhan lahan sawit yang dibutuhkan pemerintah.

Selama beberapa tahun terakhir pemerintah terus menggenjot perluasan lahan perkebunan kelapa sawit. Selama 10 tahun terakhir rata-rata perluasan lahan kelapa sawit mencapai 400 ribu hektar per tahun. Pada tahun lalu luas kebun sawit hampir mencapai sembilan juta hektar, atau bertambah sekitar lima juta hektar dibanding 12 tahun lalu.

Pemerintah beralasan perluasan kebun kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan pasar CPO serta bioenergi.

Pemerintah juga akan tetap melawan kampanye negatif terhadap perkebunan sawit Indonesia yang dituduh mengandung karbon tinggi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kampanye negatif negara Eropa terhadap perkebunan Indonesia hanya persaingan usaha.

Editor: Agus Luqman

• Sawit Watch
• kelapa sawit
• CPO