Bagikan:

Pemerintah Akan Cabut DMO-DPO Kelapa Sawit, Ini Saran DPR

Sebenarnya tata kelola atau tata niaganya ada di pemerintah. Kalau pemerintah itu tegas, maka tinggal mengatur saja bagaimana kebijakannya itu

NASIONAL

Selasa, 26 Jul 2022 18:02 WIB

Pemerintah Akan Cabut DMO-DPO Kelapa Sawit, Ini Saran DPR

Ilustrasi minyak goreng. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK mengingatkan pemerintah agar berhati-hati terhadap rencana mencabut kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk Crude Palm Oil (CPO), atau minyak sawit mentah sebagai bahan baku minyak goreng.

Amin menyebut, pemerintah harus memastikan tata niaga CPO berjalan baik, agar tidak ada yang dirugikan, baik petani sawit maupun konsumen minyak goreng.

"Produksi (CPO, red) kita itu melimpah, sekarang tinggal pemerintah membuat kebijakan. Sebenarnya tata kelola atau tata niaganya ada di pemerintah. Kalau pemerintah itu tegas, maka tinggal mengatur saja bagaimana kebijakannya itu menguntungkan petani sawit, juga tidak merugikan para konsumen minyak goreng. Baik konsumen untuk rumah tangga maupun konsumen yang mereka membutuhkan minyak goreng bagi sumber penghidupan mereka," ujar Amin saat dihubungi KBR, Selasa (26/7/2022).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta pemerintah mengkaji secara cermat dan teliti, sebelum mengambil keputusan soal pencabutan DMO-DPO CPO ini.

Amin bahkan menyambut baik rencana pembukaan keran ekspor CPO lebih besar, asal mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

"Kalau minyak goreng melimpah itu kondisinya, di sisi lain, petani sawit rakyat menjerit sudah berbulan-bulan. Tentu sekarang kebijakan pemerintah fokus bagaimana ekspor CPO itu buka selebar-lebarnya agar harga TBS (tandan buah segar) ini bisa segera normal kembali," jelas dia.

Pilihan redaksi:

"Stok CPO di penampungan-penampungan itu kan sudah over load, normalnya sekitar 3 juta ton tapi ini sampai 8 juta ton. Ini kan luar biasa. Butuh segera diekspor, walaupun ekspornya perlu dilakukan bertahap tidak ditumpahkan sekaligus karena menjadikan harga CPO rusak," imbuh Amin AK.

Intinya, tambah Amin, pemerintah perlu segera mengekspor lebih banyak CPO agar harga TBS petani bisa segera pulih. Sembari diiringi kebijakan pengawasan yang ketat, sehingga tidak ada oknum yang mempermainkan stok dan harga CPO di dalam negeri.

"Supaya kita tidak khawatir kalau ada permainan lagi atau pihak-pihak tertentu yang memainkan tata niaganya, ini tugas pemerintah sekali lagi yang punya semua instrumen untuk mengatur menjadi baik," pungkas Amin AK.

Editor: Kurniati Syahdan

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Laporan Temuan Ombudsman soal Penanganan Bencana

Most Popular / Trending