KBR, Jakarta- Kementerian Kesehatan telah membangun peta jalan kesiapan infrastruktur kesehatan terkait implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). KRIS ini secara bertahap menggantikan sistem klasifikasi kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berlaku sebelumnya.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menargetkan, implementasi KRIS dapat diterapkan sepenuhnya pada 2024 semester kedua.
"Kami sudah membuat skenario mengenai penerapan dari KRIS ini, mulai dari tahun ini, tahun depan dan tahun 2024 yang diharapkan bahwa sebagian besar dari fasilitas kesehatan kita sudah bisa memenuhi standar kelas rawat inap standar yang baru. Sudah bisa kita jalankan segera. Mungkin khusus mengenai KRIS yang baru, sudah ada kesepakatan antara BPJS dan DJSN mengenai definisi kelas rawat inap standarnya sendiri," ucap Budi dalam siaran rapat kerja bersama Komisi Kesehatan DPR, Senin, (4/6/2022).
Baca juga:
Tahun ini, 39 Juta Peserta BPJS Kesehatan Nonaktif
Dugaan Kebocoran Data Penduduk, Polri Panggil Pejabat BPJS Kesehatan
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menambahkan, tahun ini uji coba implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) masih terbatas di 50 persen rumah sakit vertikal yang memenuhi sembilan kriteria dan standar yang sudah ditetapkan. Sedikitnya ada lima rumah sakit yang akan mengimplementasikan sistem KRIS pada tahun ini.
Berdasarkan peta jalan kesiapan infrastruktur, asesmen kesiapan itu meliputi rumah sakit vertikal, RSUD, RS TNI/Polri, dan RS Swasta.
Editor: Rony Sitanggang
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
