BERITA

Tunggakan Klaim Rumah Sakit Triliunan Rupiah, Menkes Harap Bulan ini Dibayar

""Jadi diharapkan yang Rp9,5 triliun di bulan Juli bisa kita bayar," "

Resky Novianto

Tunggakan Klaim Rumah Sakit  Triliunan Rupiah,   Menkes Harap Bulan ini Dibayar
Ilustrasi: Lonjakan kasus, tenda IGD RSUD Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/7). (Antara/Novrian Arbi)

KBR, Jakarta- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan kondisi teranyar tunggakan klaim kepada rumah sakit hingga progres pencairan insentif tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tunggakan dari tahun lalu adalah sebesar Rp 22 triliun. Jumlah tersebut sudah dibayarkan Rp6,1 triliun.

Ia berjanji pada bulan ini dapat menyetor Rp9,5 triliun untuk mencicil tunggakan tersebut.

"Selanjutnya kita melihat untuk tunggakan Rp22 triliun, jadi itu sudah dibayar Rp6,1 triliun. Sedangkan dalam proses Rp9,5 triliun, kita memerlukan additional budget dan sudah dibantu oleh Kementerian Keuangan. Jadi diharapkan yang Rp9,5 triliun di bulan Juli bisa kita bayar," ujar Budi Gunadi dalam rapat kerja bersama komisi IX DPR secara daring, Senin (5/7/2021).

Budi mengatakan untuk tahun ini anggaran Rp23 triliun dan sudah dibayarkan sekitar Rp10 triliun. Pemerintah sudah membayar tunggakan tahun ini Rp10,5 triliun dan yang sedang dalam pembayaran Rp837 miliar.

Kata dia, terdapat selisih Rp4 triliun di tahun ini yang sedang diselesaikan dan diharapkan tidak ada penunggakan seperti tahun lalu.

Kata Budi, pada Senin (05/07) pemerintah sudah membayar Rp2 triliun. Sedangkan sekitar Rp339 miliar sedang proses di BPKP dan Rp6,6 triliun proses verifikasi dengan dengan rumah sakit dan akan diteruskan ke BPKP.

"Punya outstanding yang dispute Rp6,9 triliun diselesaikan tim verifikasi daerah. Kita sudah berbicara Kementerian Keuangan sehingga bisa mengatasi kewajiban anggaran 2020 yang belum ada anggaran," tuturnya.

Sementara itu untuk inisiatif tenaga kesehatan, dia menjelaskan anggaran di Kemenkes hanya untuk RS Pemerintah Pusat, RS TNI, RS Polri, RS BUMN dan RS Swasta. RS daerah diberikan dari Kementerian Keuangan ke Pemerintah Daerah.

"Tunggakan Maret Rp1,48 triliun sudah diselesaikan, Rp1,3 triliun bisa selesaikan bulan ini. Tahun 2021 pagu Rp3,8 triliun sudah dibayarkan Rp2,6 triliun dan juga sudah santunan kematian. Insentif anggarannya 6 bulan sampai bulan Juni. Sementara Juli-Desember diskusi dengan Kemenkeu mendapatkan tambahan anggaran terus sampai akhir tahun," pungkasnya.

Editor: Rony Sitanggang

  • kemenkes
  • tenaga kesehatan
  • IDI
  • insentif nakes
  • klaim rumah sakit

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!