KBR, Jakarta- Setelah buron selama 11 tahun akhirnya Mabes Polri menangkap buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. Djoko ditangkap di Malaysia dan tiba di Jakarta pada sekitar pukul 10:45 Kamis malam.
Akun Twitter Divisi Humas Mabes polri menayangkan secara langsung kepulangan Djoko. Dalam tayangan itu tampak Djoko turun dengan dari pesawat menggenakan baju tahanan berwarna orange dan celana pendek.
Dalam keterangan persnya saat Djoko tiba di Mabes Polri, Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo menjelaskan runutan proses penangkapan tersebut. Kata dia, Presiden Jokowi sebelumnya memerintahkan Kapolri segera mencari dan menangkapnya dimanapun Djoko berada. Kapolri lantas membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim untuk menindaklanjuti perintah itu.
Listyo mengatakan, mendapat informasi Djoko ada di Kuala Lumpur. Info itu lantas ditindaklanjuti Kapolri dengan menghubungi kepolisian Malaysia.
Kata dia, tim yang dikirim tak menghadapi kendala saat menangkap di Malaysia. Dia menjelaskan, proses komunikasi dengan kepolisian negeri jiran itu berlangsung selama sekitar 2 pekan. Setelah Djoko ditangkap oleh kepolisian setempat lalu diserahkan kepada tim Mabes Polri.
"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan Kepolisian Diraja Malaysia. Datuk Rim, Datuk Anis yang telah membantu seluruh proses kegiatan penangkapan terhadap Djoko Tjandra, sehingga bisa dibawa kembali ke tanah air," ujar Listyo di Mabes Polri, Kamis (30/07) malam.
Listyo menjanjikan akan transparan mengusut kasus surat jalan Djoko Tjandra. Dalam kasus ini bekas Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo menjadi tersangka.
Djoko diketahui masuk ke Indonesia bulan Juni. Saat berada di Indonesia Ia sempat membuat KTP elektronik dan mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Djoko juga sempat bepergian ke Pontianak berbekal surat jalan buatan jenderal polisi bintang satu, Prasetijo Utomo. Prasetijo lantas dicopot dari jabatannya dan ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin, kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Sebelumnya, Djoko Tjandra menjadi buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali sejak 2009. Ia dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun. Namun ia melarikan diri dan tidak pernah menjalankan hukuman itu.
Editor: Rony Sitanggang
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
