KBR, Jakarta- Setelah Megawati dan Prabowo menggelar "pertemuan nasi goreng", Istana Kepresidenan memberi sinyal akan membuka diri jika Partai Gerindra hendak bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Bahkan koalisi itu bisa 'plus-plus', kan begitu. Jadi bukan hanya hotel saja yang 'plus-plus', koalisi 'plus-plus' bisa kan," kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Ia menjelaskan, yang dimaksud "koalisi plus-plus" adalah koalisi yang menerima partai tambahan.
"Bisa saja koalisi yang kemarin terbangun ada tambahan lagi. Itu namanya plus. Ya begitu, bisa saja terjadi. Cuma plusnya berapa, kita lihat saja nanti," kata Moeldoko.
Koalisi Politik Tak Bisa Permanen
Moeldoko menilai, koalisi politik memang tak bisa permanen. Menurutnya, jika ada partai yang berbalik mendukung atau justru menjadi oposisi pemerintah, itu merupakan hal wajar.
Meski begitu, ia meyakini koalisi partai pengusung Jokowi akan selalu solid hingga lima tahun pemerintahan yang akan datang.
Moeldoko juga mengatakan, dinamika politik akan menjadi semakin cair setelah pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, yang rencananya dilakukan besok.
Dengan demikian, kata dia, peluang partai di luar koalisi untuk bergabung ke Jokowi juga semakin besar.
Editor: Adi Ahdiat
"Presiden menegaskan bahwa pemerintah tegak berdiri terhadap demokrasi dan tegak berdiri juga terhadap cita-cita reformasi"
"Anggaran untuk trotoar Rp1,2 T, artinya karena ada efisien ya sudah dikurangin Rp204 milliar. Yang tadinya kita mau ngerjain Jalan Letjen Suprapto (sama) Kebon Sirih, ya artinya kita hold dulu"
"Sampai kapan pun kami akan tetap mempertahankan NKRI, cuma dengan caranya masing-masing. Mahasiswa dengan caranya masing-masing."
“Peningkatan prevalensi perokok anak adalah bukti dari lemahnya pengendalian tembakau di tanah air."
"Ketika ada aduan yang masuk, nanti ada koordinasi dan akan ada satuan tugas, tentu sesuai dengan ranahnya masing-masing. Kita memiliki tim, nah, tim nanti yang akan mendalami."
"Industri ini tidak diatur, tentu kita tidak akan bisa selesai masalahnya. Mereka ini lah yang sebenarnya memproduksi single use plastic ke pasar, begitu," 
"Betul-betul kita harapkan pada saat menginjak Januari (2020), program bisa mulai dijalankan."
"Silakan datang ke KPK, jika memang ada yang perlu diketahui penangannya. Karena data-data pelaporan, termasuk informasi siapa pelapor menurut perundang-undangan harus dirahasiakan," 
"Kalau tidak begitu, seleksi kemarin itu sampai ada beberapa kabupaten kota tidak ada yang lulus tes CPNS."
"Bagaimana kalau kemudian enggak punya Amdal, kalau enggak punya izin lingkungan? Saya kira akan semakin rumit upaya kita untuk memastikan hak rakyat Indonesia mendapatkan lingkungan hidup sehat."
Hakim tunggal Elfian menyatakan proses penetapan tersangka, penyidikan, dan penahanan yang dilakukan KPK sesuai prosedur hukum. 
"Itu harus disederhanakan, tanpa mengorbankan tujuan dari pada aturan itu sendiri. Misalnya IMB, IMB itukan untuk keamanan dan keselamatan orang, bangunan, orang tinggal di dalamnya. Itu tidak boleh"
"Ketika mau disahkan menjadi Perpres kan semua kementerian terkait juga sudah paraf. Jadi presiden tidak asal tandatangan." 
"Saya laporin sendiri kata Presiden, Atau kami sudah melaporkan kasus ini, tapi tidak disentuh," 
RDP tersebut akan digelar di Komisi Hukum DPR dengan melibatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin. RDP itu digelar tepat 21 tahun peristiwa Semanggi I yang terjadi 13 November 1998 lalu. 
"Sebagai contoh, kalau lihat di Amerika Serikat, sumber perwira itu mereka dapat dari akademi militer, mungkin 20 persen. Dan, 80 persennya adalah perwira cadangan dari universitas," ujar Prabowo.
"Saya pasti sangat senang kalau Perpu itu dikeluarkan, supaya jalan. Pasti mendukung (Perpu). Tetapi saya menteri sekarang."
membangun rumah ibadah justru lebih sulit dibanding membangun diskotik, karena terbentur Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PMB) yang bermasalah
Kementerian ATR harus bisa bedakan antara menghapus dan mengecualikan. Penghapusan dengan pengecualian. Permen yang dirujuk P24-nya Menteri LHK, kita menyebutnya pengecualian, bukan menghapus.
"Khilafah itu kan bisa disalahpahami oleh anak-anak kita. Oleh guru-guru kita juga bisa salah paham kalau tidak dijelaskan secara baik."