KBR, Jakarta- Setelah Megawati dan Prabowo menggelar "pertemuan nasi goreng", Istana Kepresidenan memberi sinyal akan membuka diri jika Partai Gerindra hendak bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Bahkan koalisi itu bisa 'plus-plus', kan begitu. Jadi bukan hanya hotel saja yang 'plus-plus', koalisi 'plus-plus' bisa kan," kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Ia menjelaskan, yang dimaksud "koalisi plus-plus" adalah koalisi yang menerima partai tambahan.
"Bisa saja koalisi yang kemarin terbangun ada tambahan lagi. Itu namanya plus. Ya begitu, bisa saja terjadi. Cuma plusnya berapa, kita lihat saja nanti," kata Moeldoko.
Koalisi Politik Tak Bisa Permanen
Moeldoko menilai, koalisi politik memang tak bisa permanen. Menurutnya, jika ada partai yang berbalik mendukung atau justru menjadi oposisi pemerintah, itu merupakan hal wajar.
Meski begitu, ia meyakini koalisi partai pengusung Jokowi akan selalu solid hingga lima tahun pemerintahan yang akan datang.
Moeldoko juga mengatakan, dinamika politik akan menjadi semakin cair setelah pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, yang rencananya dilakukan besok.
Dengan demikian, kata dia, peluang partai di luar koalisi untuk bergabung ke Jokowi juga semakin besar.
Editor: Adi Ahdiat
"KPK rasanya seperti dikepung dari berbagai macam sisi," kata Agus di Gedung KPK
Pertemuan itu hanya bersifat transaksional belaka. 
Kenaikan tarif cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, mengatur industri tembakau dan menekan peredaran rokok ilegal.
Publik diminta terima putusan DPR
"Lembaga antikorupsi harus punya kewenangan untuk merekrut dan memberhentikan pegawainya sendiri, dengan mengacu pada prosedur internal yang jelas dan transparan."
"Padahal di dalam rumah pintu dan jendela tertutup semua, tapi mata pedih, nafas jadi sesak. Semoga segera selesai asap ini."
"Seperti kayak presiden, presiden saja diawasi. "
Pemungutan suara, 5 yang mendapat suara terbanyak adalah Nawawi Pomolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Firli Bahuri. 
"Saat rapat saya sendiri menghadapi lima pimpinan, tidak satupun pimpinan yang mengatakan bahwa saya melanggar. "
Kita tidak bisa mempercayai sesuatu hal informasi-informasi sepihak. Tidak ada bukti. Harusnya kan disampaikan bukti," kata Mulyadi
Seharusnya surat yang sudah dikirimkan KPK dapat dipertimbangkan lebih jauh oleh DPR untuk memastikan pimipinan KPK kedepan adalah orang-orang berintegritas," ucap Kurnia.
Pemerintah lamban, dan tidak memprioritaskan, serta terkesan abai, dalam menangani kasus Papua, khususnya pengungsi Nduga.
Apapun risikonya, menyuarakan perlawanan akan perlemahan, penggagalan, hingga pemberantasan korupsi di Indonesia penting, karena korupsi harus diberantas di Indonesia.
PB Djarum akan mengganti nama "Audisi Umum Beasiswa PB Djarum" menjadi "Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis".
Habibie dikenang sebagai sosok pemberani dan peka HAM
"Kritik terbuka adalah hasil dari proses demokrasi yang telah ia mulai."
"Meloloskan Capim KPK bermasalah dan merevisi UU KPK merupakan pelemahan lembaga antikorupsi. Sebab, memiliki kecenderungan untuk melemahkan KPK," ujar Yunahar Ilyas.
Mahasiswa sejumlah daerah gelar aksi tolak upaya pelemahan KPK