KBR, Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat nonaktif, Iwa Karniwa. Penggeledahan itu untuk mendalami kasus dugaan suap perizinan proyek properti Meikarta di Bekasi, provinsi itu.
Informasi dari petugas penerima tamu di Kantor Gubernur Jawa Barat menyebut sekitar pukul 9.45 WIB, ada delapan orang berpakaian sipil yang mengaku dari KPK. Mereka menggeledah ruangan Sekretaris Daerah, di lantai dua Kantor Gubernur Jawa Barat.
Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurachim mengatakan selain menggeledah ruangan Sekda Jawa Barat, KPK juga menggeledah ruangan asisten pribadi dan staf Sekretaris Daerah.
"Di dalam bagaimana, Pak?" tanya wartawan.
"Tidak ada apa-apa," jawab Dudi.
"Benar mereka dari KPK?"
"Ya, benarlah. Ada surat tugasnya."
"Pemeriksaannya di mana saja?"
"Semuanya. Di ruangan sana, satu deret."
"Ada berapa orang?"
"Sekitar delapan gitu ya. (Datang jam berapa ?) Tadi saya ada acara dulu, masuk kesana jam sembilanan," kata Dudi di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Rabu, (31/07/2019)
Sebelumnya, KPK menduga Iwa menerima suap pengurusan Perda RDTR Kabupaten Bekasi untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta.
Iwa diduga menerima Rp900 juta dari Neneng Rahmi Nurlaili, yang saat itu menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Bekasi.
KPK menyebut, uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa berasal dari PT Lippo Cikarang.
Saat ini, KPK telah menetapkan Iwa Karniwa menjadi tersangka, bersama bekas Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.
Editor: Kurniati Syahdan
Apakah pembunuhan itu terjadi secara sistematis, atau karena kesalahan prosedural dari sebuah operasi militer.
"Kita semua harus bergeser dari negara pengekspor bahan-bahan mentah dan salah satunya batu bara menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi,"
"Intinya, spiritnya itu tadi, kita akan memberikan gratis kepada kelompok menengah ke bawah" 
"Karena program ini tidak hanya untuk melindungi Anda secara pribadi, tetapi juga masyarakat secara luas."
"Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp315 Milyar"
Provinsi DKI Jakarta tercatat masih menjadi provinsi dengan kasus harian tertinggi Covid19 dengan 989 kasus baru.
"Kedua minta tolong juga dari himpunan yang juga di bawah Kemenkes yaitu Indonesian Technical untuk menilai vaksin"
“Kita akan mengambil tindakan dimulai dari yang paling ringan, seperti teguran, tindakan disiplin, bahkan sampai tindakan pencopotan jabatan terhadap yang bersangkutan, itu kita lakukan,”
"Kalau saya hanya bilang ‘mari disiplin’ itu hanya kalimat perintah. Saya gabungkan dengan sense of hope. Kita jauhkan potensi jadi korban"
"Bapak Presiden yang kami hormati, perkenankanlah kami hadapkan tujuh duta besar luar negeri luar biasa dan berkuasa penuh, dari negara-negara sahabat, untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan." 
"Banyak pasien yang sempat putus berobat, kalau dari survei kita sekitar 13% itu putus berobat dan rata-rata karena mereka tidak berani ke rumah sakit,”
"Jumlah kasus sembuh, kumulatif hari ini adalah 293.653 atau 79,6 persen. Dan ini juga di atas kasus sembuh dunia pada hari ini yaitu 74,5 persen,”
Begitu api melalap area bergambut, penyebarannya sulit dikendalikan. Alhasil, karbon yang semula mengendap dalam gambut, mendadak terlepas begitu saja ke udara.
Ada beberapa aspek yang membuat KontraS menyimpulkan hal itu...
"Kita harus meyakinkan bahwa Indonesia telah mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga sangat aman untuk dikunjungi dan dijadikan tempat untuk penyelenggaraan U-20 2021,"
"Dari segi ekonomi kita mestinya bisa positif nih tapi karena pandemi tidak tertangani, bantuan yang diberikan tidak mendukung daya beli" 
"Kenaikan pada bulan Juli, Agustus, September ini yang memberikan kontribusi kenaikan belanja negara,” 
"Pengalaman yang kemarin-kemarin ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi demo anarkis. "
"Lebih tinggi dari satu minggu sebelumnya di kisaran angka 70 persen,"
"Aman dalam aspek manfaat dan akibat yang dikeluarkan BPOM. Dan aman dalam aspek kehalalan yang dikeluarkan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia," 
