KBR, Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat nonaktif, Iwa Karniwa. Penggeledahan itu untuk mendalami kasus dugaan suap perizinan proyek properti Meikarta di Bekasi, provinsi itu.
Informasi dari petugas penerima tamu di Kantor Gubernur Jawa Barat menyebut sekitar pukul 9.45 WIB, ada delapan orang berpakaian sipil yang mengaku dari KPK. Mereka menggeledah ruangan Sekretaris Daerah, di lantai dua Kantor Gubernur Jawa Barat.
Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurachim mengatakan selain menggeledah ruangan Sekda Jawa Barat, KPK juga menggeledah ruangan asisten pribadi dan staf Sekretaris Daerah.
"Di dalam bagaimana, Pak?" tanya wartawan.
"Tidak ada apa-apa," jawab Dudi.
"Benar mereka dari KPK?"
"Ya, benarlah. Ada surat tugasnya."
"Pemeriksaannya di mana saja?"
"Semuanya. Di ruangan sana, satu deret."
"Ada berapa orang?"
"Sekitar delapan gitu ya. (Datang jam berapa ?) Tadi saya ada acara dulu, masuk kesana jam sembilanan," kata Dudi di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Rabu, (31/07/2019)
Sebelumnya, KPK menduga Iwa menerima suap pengurusan Perda RDTR Kabupaten Bekasi untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta.
Iwa diduga menerima Rp900 juta dari Neneng Rahmi Nurlaili, yang saat itu menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Bekasi.
KPK menyebut, uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa berasal dari PT Lippo Cikarang.
Saat ini, KPK telah menetapkan Iwa Karniwa menjadi tersangka, bersama bekas Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.
Editor: Kurniati Syahdan
“Tapi tidak harus (mendaftar), tidak wajib jadi bagi mereka yang mau didaftar dan mendaftar, nanti akan diberikan pelayanan dan (uang) pembinaan."
"Saya harap kita bisa bersama menyusun rencana aksi ini, sehingga jika ada serangan terhadap jurnalis, telah ada panduan langkah untuk menanganinya.”
"BUMNDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa. Jadi tolong ini menjadi catatan."
"Jangan menteri maunya hanya didengar saja. Kita harus bisa mendengar dari bawah. Sekarang ini bagaimana idenya itu diisi."
Ketua KPK Agus Rahardjo secara khusus juga memohon maaf jika keputusan hingga kebijakan lembaganya tidak dapat memuaskan sejumlah pihak.
"Akhirnya orang miskin kalau malu tidak mau menerima, akhirnya program kita yang gagal."
"Ini rencana-rencana ada RUU KKR, Saber Pungli, Bakamla, banyaklah laporan-laporan,"
"Tidak ada alasan DPR kemudian tidak memberi itu (data kehadiran rapat) karena kewajiban mereka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat."
Saat ini pemerintah tengah menyiapkan website sebagai wadah pendaftaran peserta yang ingin mendapatkan Kartu Prakerja. 
"Kalau Mamberamo mau dibangun, itu 23 ribu megawatt. Terbesar di dunia kalau hydropowernya dibangun."
Pemerintah mencari formula terbaik RUU KKR agar tak kembali dibatalkan MK
"Ini baru pertama sekali kita laksanakan, karena memang untuk algojo perempuan itu harus kita adakan pelatihan terlebih dahulu."
"Apa yang telah dipesankan UNCAC yang telah kita ratifikasi itu? Satu, lembaga antikorupsi harus independen."
"Mekanisme perlindungan terhadap pembela HAM atau terhadap aktivis pembela lingkungan, itu yang belum ada dari negara."
“Ketika kepercayaan publik pada kemampuan negara masih goyah, maka semua tujuan pembangunan akan sulit dicapai."
"Ini kita coba tawarkan nanti ke pemerintah supaya jadi semacam mekanisme perlindungan kepada pejuang-pejuang hak asasi manusia. Terutama yang di grassroot, mereka paling rentan."
"Masa sudah 34 tahun enggak bisa bangun kilang? Itu kebangeten. Saya suruh kawal betul dan ikuti terus progresnya."
“Konglomerat harus peduli pada kelas menengah, kelas menengah harus peduli pada kelas kecil. Sehingga terjadi pemerataan, jangan sampai harta dikuasai kelompok tertentu," ujar Said.