KBR, Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat nonaktif, Iwa Karniwa. Penggeledahan itu untuk mendalami kasus dugaan suap perizinan proyek properti Meikarta di Bekasi, provinsi itu.
Informasi dari petugas penerima tamu di Kantor Gubernur Jawa Barat menyebut sekitar pukul 9.45 WIB, ada delapan orang berpakaian sipil yang mengaku dari KPK. Mereka menggeledah ruangan Sekretaris Daerah, di lantai dua Kantor Gubernur Jawa Barat.
Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurachim mengatakan selain menggeledah ruangan Sekda Jawa Barat, KPK juga menggeledah ruangan asisten pribadi dan staf Sekretaris Daerah.
"Di dalam bagaimana, Pak?" tanya wartawan.
"Tidak ada apa-apa," jawab Dudi.
"Benar mereka dari KPK?"
"Ya, benarlah. Ada surat tugasnya."
"Pemeriksaannya di mana saja?"
"Semuanya. Di ruangan sana, satu deret."
"Ada berapa orang?"
"Sekitar delapan gitu ya. (Datang jam berapa ?) Tadi saya ada acara dulu, masuk kesana jam sembilanan," kata Dudi di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Rabu, (31/07/2019)
Sebelumnya, KPK menduga Iwa menerima suap pengurusan Perda RDTR Kabupaten Bekasi untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta.
Iwa diduga menerima Rp900 juta dari Neneng Rahmi Nurlaili, yang saat itu menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Bekasi.
KPK menyebut, uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa berasal dari PT Lippo Cikarang.
Saat ini, KPK telah menetapkan Iwa Karniwa menjadi tersangka, bersama bekas Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.
Editor: Kurniati Syahdan
"Jadi saksi saja tentang OTT kemarin, untuk pak Isa Anshary, Dzulmi Eldin, dan Syamsul."
"Ini adalah kenaikan defisit yang cukup besar, dibandingkan tahun lalu yaitu 25,8 persen."
"Y inilah amir kelompok ini ditangkap di Sumut sebagai leader dari jaringan RMN. Dia memimpin latihan di Gunung Sibayak."
"Tantangannya, pemahaman mengenai objek bea meterai ini masih kurang."
"Seperti khilafah misalnya ya harus dipahami bahwa khilafah itu tidak relevan, tidak kontekstual, sama sekali tidak cocok di Indonesia"
"Pengusaha atau pengurus korporasi akan takut melakukan tindakan apapun, karena apabila business judgment mereka salah maka rentan dipidana. Hal ini jelas akan berdampak buruk pada iklim investasi."
“Kami menghimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat, juga tokoh-tokoh bangsa, agar dalam menyampaikan statement itu menghindari hal-hal yang mengandung muatan-muatan yang nanti kontraproduktif."
"Banyak data NIK dan KK di Dukcapil Kabupaten/kota yang belum terintegrasi secara penuh dengan database Dukcapil pusat."
Menurutnya ini merupakan salah satu kegiatan proaktif yang dilakukan WhatsApp, guna menyisir akun-akun palsu sehingga keamanan pengguna lebih terjaga.
"Kemarin 18, sekarang ada ditambah lima orang, dua di antaranya menyerahkan diri tadi malam didampingi Kepling ke Polsek Hamparan Perak,"
"Nanti kita lihat lebih lanjut ya, tidak mungkin saya jelaskan sekarang gratifikasinya terkait apa. Ini masih terus kami klarifikasi, ada beberapa orang juga yang perlu kami mintakan keterangan,"
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 3318 K/Pid/Sus Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019. Yang dijatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477,359,539.
"Banyak di antara mereka yang belum memahami hak-hak perempuan pekerja, serta merasa takut, malu, dan tidak tahu tempat untuk melapor ketika mengalami kekerasan ataupun diskriminasi di tempat kerja."
"Mungkin ke depan diproyeksikan Biak ini menjadi semacam 'space island' atau pulau keantariksaan."
"APBD-nya hampir 70 persen untuk mengurusi orang-orang Pemda. Jadi sisa-sisanya untuk rakyat. Itu kan tidak benar.”
"Sistem jalan berbayar sering dinilai sebagai kebijakan elitis, yang menghalangi orang miskin menggunakan jalanan sehingga orang kaya bisa bepergian tanpa hambatan."
"Program ini untuk kita dorong, agar sebelum mereka formal menikah, sudah dapat informasi itu," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Kirana Pritasari. 
“Yang gede-gede itu tidak ngurusin yang kecil-kecil. Supaya ekonomi rakyat diberikan kepada pengusaha lemah UMKM, itu arahnya ke sana, yang gede ngurus yang gede, yang kecil biar kepada UMKM".
"Intinya bahwa atas berbagai yang dinamakan pelanggaran HAM, kita jangan hanya fokus kepada penyelesaian yudisial, tapi juga ada alternatif penyelesaian nonyudisial."
"Tunggu saja tanggal mainnya. Pokoknya sudah masuk target saya, "