KBR, Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat nonaktif, Iwa Karniwa. Penggeledahan itu untuk mendalami kasus dugaan suap perizinan proyek properti Meikarta di Bekasi, provinsi itu.
Informasi dari petugas penerima tamu di Kantor Gubernur Jawa Barat menyebut sekitar pukul 9.45 WIB, ada delapan orang berpakaian sipil yang mengaku dari KPK. Mereka menggeledah ruangan Sekretaris Daerah, di lantai dua Kantor Gubernur Jawa Barat.
Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurachim mengatakan selain menggeledah ruangan Sekda Jawa Barat, KPK juga menggeledah ruangan asisten pribadi dan staf Sekretaris Daerah.
"Di dalam bagaimana, Pak?" tanya wartawan.
"Tidak ada apa-apa," jawab Dudi.
"Benar mereka dari KPK?"
"Ya, benarlah. Ada surat tugasnya."
"Pemeriksaannya di mana saja?"
"Semuanya. Di ruangan sana, satu deret."
"Ada berapa orang?"
"Sekitar delapan gitu ya. (Datang jam berapa ?) Tadi saya ada acara dulu, masuk kesana jam sembilanan," kata Dudi di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Rabu, (31/07/2019)
Sebelumnya, KPK menduga Iwa menerima suap pengurusan Perda RDTR Kabupaten Bekasi untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta.
Iwa diduga menerima Rp900 juta dari Neneng Rahmi Nurlaili, yang saat itu menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Bekasi.
KPK menyebut, uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa berasal dari PT Lippo Cikarang.
Saat ini, KPK telah menetapkan Iwa Karniwa menjadi tersangka, bersama bekas Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.
Editor: Kurniati Syahdan
"Mulai hari ini juga BPJ PU ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari"
"Mulai hari ini juga BPJ PU ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari"
"Pada Februari lalu, di dalam pertemuan laporan BRG dengan Presiden, Presiden memerintahkan kita untuk lanjut kerja berikutnya untuk lima tahun ke depan. Tentu sudah kita siapkan program."
"Sore itu selesai pemeriksaan, terbukti akan dicopot. Komitmen Bapak Kapolri seperti itu. Dan ini menjadi bagian daripada pembelajaran buat personel Polri yang lain di sana,"
"Ketentuan itu melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan."
"Pasti kan ada PNS itu. Nanti gimana caranya penanganannya, mau dilimpahkan ke lembaga mana?"
"Terhadap lembaga-lembaga di bawah Perpres dan PP saat ini sedang ditelaah oleh Menteri PAN-RB, untuk melihat perlukah organisasi atau komisi atau lembaga itu dihapus atau dievaluasi."
Presiden Joko Widodo memberikan bantuan modal kerja (BMK) kepada 60 pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) senilai Rp 2,4 juta per orang. 
"Pemerintah harus bekerja ekstra sekaligus ini mencerdaskan juga untuk pedagang bagaimana sih cara mendapatkan bantuan dari pemerintah,"
Motif lain dari penyelewangan dana bansos yakni pemotongan dana untuk uang lelah oknum ketua RT dan perangkat desa. 
"Ini informasi yang kita dapat dari KBRI, kemudian paspor dicabut oleh PNG, karena Ombudsman PNG meragukan perolehan kewarganegaraan tersebut. Yang bersangkutan tidak melepaskan pelepasan WNI-nya."
"Relaksasi pinjaman, pajak dihapuskan dan juga subsidi cicilan bunga dan juga didorong pembiayaan program baru"
"Selain untuk para pencari kerja, Kartu Prakerja juga diberikan kepada para pekerja atau buruh terkena PHK dan yang dirumahkan yang butuh kompetensi kerja. Termasuk pelaku UMKM terdampak COVID-19."
Jokowi menyebut, pendapatan usaha pelaku UMK anjlok akibat pandemi Covid-19. 
"Maka masih akan tersisa 6 juta ton lebih memasuki tahun 2021,"
"Kita harapkan nantinya target sesuai yang saya sampaikan bisa tercapai 30 ribu,"
"Karena itu saya secara khusus menyampaikan ini kepada masyarakat Jakarta; jangan anggap enteng, jangan anggap ringan. Jangan merasa kita sudah terbebas dari wabah Covid-19 ini," kata Anies Baswedan.
Besaran tunjangan yang diterima bervariasi.
"Karena less travel, less physical engagement, ini akan mengubah cara kita bekerja di kemudian hari. Saya melihat akan ada perubahan perpindahan permasalahan dari ruang publik ke ruang privat."
