KBR, Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat nonaktif, Iwa Karniwa. Penggeledahan itu untuk mendalami kasus dugaan suap perizinan proyek properti Meikarta di Bekasi, provinsi itu.
Informasi dari petugas penerima tamu di Kantor Gubernur Jawa Barat menyebut sekitar pukul 9.45 WIB, ada delapan orang berpakaian sipil yang mengaku dari KPK. Mereka menggeledah ruangan Sekretaris Daerah, di lantai dua Kantor Gubernur Jawa Barat.
Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurachim mengatakan selain menggeledah ruangan Sekda Jawa Barat, KPK juga menggeledah ruangan asisten pribadi dan staf Sekretaris Daerah.
"Di dalam bagaimana, Pak?" tanya wartawan.
"Tidak ada apa-apa," jawab Dudi.
"Benar mereka dari KPK?"
"Ya, benarlah. Ada surat tugasnya."
"Pemeriksaannya di mana saja?"
"Semuanya. Di ruangan sana, satu deret."
"Ada berapa orang?"
"Sekitar delapan gitu ya. (Datang jam berapa ?) Tadi saya ada acara dulu, masuk kesana jam sembilanan," kata Dudi di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Rabu, (31/07/2019)
Sebelumnya, KPK menduga Iwa menerima suap pengurusan Perda RDTR Kabupaten Bekasi untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta.
Iwa diduga menerima Rp900 juta dari Neneng Rahmi Nurlaili, yang saat itu menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Bekasi.
KPK menyebut, uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa berasal dari PT Lippo Cikarang.
Saat ini, KPK telah menetapkan Iwa Karniwa menjadi tersangka, bersama bekas Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.
Editor: Kurniati Syahdan
Polisi juga membawa istri terduga pelaku berinisial F dan ketiga anaknya ke Mapolda Jawa Timur.
Lima tahun mendatang, fokus Jokowi adalah soal sumber daya manusia atau human capital. 
Serangan Indonesia ke wilayah Timor Timur pada Desember 1975 dikenal sebagai 'Operasi Seroja'. 
Demi menjaga kualitas SDM di masa mendatang. 
"Kami keluarga besar Harokah Islam Indonesia beserta eks Darul Islam Tentara Islam Indonesia, dan eks Negara Islam Indonesia beserta segenap pendukungnya dengan ini berikrar..."
"Indonesia harus memahami bahwa ada keprihatinan mendalam (terhadap Papua)."
"Kalau yang di tempat TVRI ada satu bus yang turun di situ, lalu digiring sama polisi."
pengembangan energi nuklir akan mengakhiri ketergantungan dalam penggunaan energi fosil.
"Aturan dari mana itu, kalau mau melintasi (perbatasan wilayah) harus kasih surat pemberitahuan?"
"Draf RUU Pertanahan yang terakhir hanya memfasilitasi kepentingan bisnis-bisnis besar, tanpa secara jelas membahas penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia."
RUU Pertanahan dinilai belum mampu memperbaiki ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.
Kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita perlu saling mengingatkan dan saling membantu. Kita tidak boleh alergi terhadap kritik.
Menurut kalangan aktivis, ada sejumlah masalah nasional yang "hilang" atau tak dibahas Jokowi dalam pidatonya.
Dari pengakuan pelaku, terungkap bahwa yang bersangkutan menjual data pribadi dengan harga antara Rp 350.000 hingga Rp 20.000.000.
"Rakyat berhak mengetahui apa yang yang menjadi kinerja lembaga negara itu."
Siapa yang benar?
kerja sama itu bertujuan untuk memahami teknologi maju perkeretaapian di dunia.
"Nanti, kalau misal pada suatu hari ternyata ada lagi masalah hukum, tentu tidak sulit untuk dievaluasi ulang, dan bisa dicabut," kata Jimly Asshiddiqie.
"RKUHP menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden yang sebelumnya telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai pasal yang inkonstitusional dan menimbulkan ketidakpastian hukum." 
defisitnya neraca perdagangan pada Juli 2019 karena penurunan di sektor minyak dan gas, sebesar US$142,4 juta.