KBR, Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat nonaktif, Iwa Karniwa. Penggeledahan itu untuk mendalami kasus dugaan suap perizinan proyek properti Meikarta di Bekasi, provinsi itu.
Informasi dari petugas penerima tamu di Kantor Gubernur Jawa Barat menyebut sekitar pukul 9.45 WIB, ada delapan orang berpakaian sipil yang mengaku dari KPK. Mereka menggeledah ruangan Sekretaris Daerah, di lantai dua Kantor Gubernur Jawa Barat.
Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurachim mengatakan selain menggeledah ruangan Sekda Jawa Barat, KPK juga menggeledah ruangan asisten pribadi dan staf Sekretaris Daerah.
"Di dalam bagaimana, Pak?" tanya wartawan.
"Tidak ada apa-apa," jawab Dudi.
"Benar mereka dari KPK?"
"Ya, benarlah. Ada surat tugasnya."
"Pemeriksaannya di mana saja?"
"Semuanya. Di ruangan sana, satu deret."
"Ada berapa orang?"
"Sekitar delapan gitu ya. (Datang jam berapa ?) Tadi saya ada acara dulu, masuk kesana jam sembilanan," kata Dudi di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Rabu, (31/07/2019)
Sebelumnya, KPK menduga Iwa menerima suap pengurusan Perda RDTR Kabupaten Bekasi untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta.
Iwa diduga menerima Rp900 juta dari Neneng Rahmi Nurlaili, yang saat itu menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Bekasi.
KPK menyebut, uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa berasal dari PT Lippo Cikarang.
Saat ini, KPK telah menetapkan Iwa Karniwa menjadi tersangka, bersama bekas Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.
Editor: Kurniati Syahdan
"Setiap pergantian tamu kan pasti dilakukan disinfektan supaya untuk meyakinkan kamar itu sudah dalam kondisi bersih," 
"Tidak ada jaminan pasti bahwa 2021 akan aman. Karena itu memang ini memperkuat argumentasi skenario kita optimis di tahun ini, Desember 2020."
"Jika ada yang tetap memaksa masuk Jakarta tanpa SIKM, mereka harus menjalani karantina selama 14 hari di tempat yang sudah ditetapkan oleh Gugus Tugas Covid-19."
Pajak dikenakan untuk berbagai produk digital seperti layanan streaming musik dan film, aplikasi dan games, serta jasa daring lainnya yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan.
"Kalau saat ini ada yang mengatakan bahwa mal akan buka tanggal 5 (Juni), itu imajinasi. Itu fiksi. Karena belum ada aturan manapun yang mengatakan PSBB diakhiri."
"Ini nanti akan sulit pengawasannya walaupun diimbau, diminta, diwajibkan mengikuti protokol kesehatan, tapi faktanya akan susah sekali pengontrolan dan potensi pelanggaran sangat besar."
"Sebetulnya new normal itu sama saja dengan PSBB, namun dikurangi. (Contohnya) sudah boleh bekerja, boleh traveling, boleh sekolah, boleh ke mal, boleh ke restoran."
"Mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri, pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan."
"Bisa turun di bawah 1, maka mulai sesudah tanggal 4 Juni, kita bisa melakukan transisi menuju normal baru,"
"Telah mengikuti rapid test untuk jangka waktu kedaluwarsa 3 hari, dan PCR test untuk jangka waktu kedaluwarsa 7 hari" 
"Dari 80 titik semuanya melaporkan tidak melihat hilal. Oleh karenanya hisab posisi hilal di bawah ufuk. Dan rukyat tidak melihat hilal."
"Mari kita taati seruan Majelis Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta," kata Anies.
"DKI Jakarta punya tempat tidur yang cukup untuk pasien Covid-19. Tersedia banyak tenaga media dan pengobatan, juga sudah melakukan banyak tes,"
"Kalau misalnya kita bisa beli (vaksin dari luar negeri) 1 juta dosis per minggu berarti kan kita butuh 260 minggu. Itu kan 5 tahun untuk menyelesaikan vaksinasinya."
"Perusahaan logistik merupakan tumpuan utama untuk mendistribusikan barang donasi maupun belanjaan masyarakat, sehingga kita harus memastikan kendaraan–kendaraan ini dapat berjalan dengan baik.”
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia"
"Menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan."
“Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
"Mudah-mudahan kalau tidak akhir Mei, Juni nanti bisa diterbitkan dan bisa berlaku efektif Juni, sehingga bisa mendukung perusahaan sekurang-kurangnya 3 sampai 6 bulan kedepan."
