KBR, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Desmond Junaidi Mahesa menuding penetapan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK dilakukan secara ilegal.
Desmond beralasan penetapan pimpinan Pansus dalam rapat yang tidak kuorum karena hanya diikuti lima fraksi yakni Golkar, PDIP, Nasdem, Hanura dan PPP.
Sedangkan, Gerindra dan PAN baru mengirimkan anggotanya setelah ada penetapan pimpinan Pansus.
"Ini adalah titik lemah, apapun temuannya kalau tidak diperbaiki Pansus sekarang. PAN masih bertahan kan di situ. Harusnya pimpinan DPR mengundang lagi dan persetujuan dari PAN agar secara kuorum dan tata tertib. Jadi pimpinan Pansus menjadi ilegal," kata Desmond di Gedung DPR, Kamis (27/7/2017).
Desmon tidak berpendapat mengenai apakah pada saat Fraksi Gerindra mengirimkan anggotanya ke Pansus, fraksi itu sudah mengetahui status pimpinan yang disebut ilegal itu atau belum.
Desmond hanya mengatakan, Fraksi Gerindra keluar dari Pansus karena melihat ada perubahan tujuan angket terhadap KPK.
Menurut Desmon, Pansus Angket lebih banyak menyerang KPK secara kelembagaan daripada memperbaiki kinerja KPK. Ia juga tidak sependapat jika Pansus memanggil orang-orang yang bermasalah di KPK seperti narapidana kasus korupsi.
"Ada proses pembusukan politik terhadap kelembagaan KPK. Itu yang bagi kami tidak bisa terlibat jauh di dalamnya," kata dia.
Dengan keluarnya Fraksi Gerindra, Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK saat ini terdiri dari enam fraksi yakni Golkar, PDIP, Nasdem, PAN, Hanura dan PPP. Belakangan, PAN mempertimbangkan untuk menarik perwakilan dari Pansus.
Sementara Fraksi Demokrat, PKB, dan PKS hingga saat ini tak kunjung mengirim perwakilan ke Pansus Angket KPK.
Baca juga:
-
PAN Mempertimbangkan Ikut Keluar dari Pansus Angket KPK
-
Pansus Angket DPR Bakal 'Sandera' Anggaran KPK dan Polri
Editor: Agus Luqman
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
