ULMWP Jadi Anggota MSG, Pelanggaran HAM di Papua Akan Disorot

"Dengan masuknya ULMWP menjadi anggota, maka persoalan pelanggaran HAM di Bumi Cendrawasih bisa menjadi perhatian pemerintah dan ada sikap untuk menyelesaikannya."

KBR, Jakarta - Peneliti dari Human Right Watch (HRW), Andreas Harsono menilai masuknya ULMWP menjadi anggota, maka persoalan pelanggaran HAM di Bumi Cendrawasih bisa menjadi perhatian pemerintah dan ada sikap untuk menyelesaikannya. Seperti tim terpadu bentukan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM. Dimana tim yang berisi Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, pakar hukum, dan TNI, ditugasi menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM semisal Wasior dan Wamena.

"Buat upaya perbaikan penanganan HAM di Papua, itu lebih baik daripada orang-orang Papua tidak memiliki suara di level internasional. Buktinya karena ada upaya ke MSG, pemerintah membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM di Papua sejak tahun 60-an. Jadi diterima atau tidak diterima tidak banyak substansinya sebagai gerakan kemerdekaan, tapi buat HAM ada perbaikan," jelasnya.

Hari ini di Honiara, Kepulauan Solomon, tengah berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi pemimpin-pemimpin negara Melanesian Spearhead Group (MSG). Yang salah satu agendanya memutuskan nasib keanggotaan ULMWP apakah diterima menjadi anggota tetap atau tidak.

Jika diterima menjadi anggota tetap, maka ULMWP bersama MSG bisa mendorong isu pelanggaran HAM di Papua ke PBB dan meminta diadakannya referendum.

MSG beranggotakan negara Melanesia di Pasifik yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Salomon, Vanuatu, dan satu organisasi yaitu Front Pembebasan Nasional dari Kaledonia Baru. Peta dukungan saat ini, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Front Pembebasan Nasional dari Kaledonia Baru, mendukung ULMWP menjadi anggota tetap. Sementara Fiji dan Papua Nugini menyatakan sebaliknya. 

Editor: Quinawaty

• Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP)
• Andreas Harsono
• HRW
• Papua
• referendum papua