Meski Masuk Kabinet, Fraksi PAN DPR Tetap Akan Kritisi Pemerintah

""Tugas DPR kan salah satunya pengawasan. Itu nggak boleh hilang," kata Sekretaris F-PAN DPR Yandri Susanto."

KBR, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) tetap akan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, sekalipun salah satu kadernya masuk kabinet Presiden Jokowi.

Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto mengatakan tugas kader PAN di DPR dan pemerintah harus dibedakan.

"Menteri itu sebagai pembantu Presiden, pasti akan melakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dari Presiden. Sedangkan Fraksi PAN di DPR beda. Tugasnya kan salah satunya pengawasan. Itu nggak boleh hilang," kata Yandri di DPR, Kamis (28/7/2016).

Presiden Jokowi pekan ini merombak kabinet dengan mencopot delapan orang dan memasukkan sejumlah orang baru, termasuk dari politisi. Salah satunya Asman Abnur, kader Partai Amanat Nasional yang ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Asman menggantikan politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi.

PAN yang sebelumnya bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendapat jatah kursi di kabinet setelah pada 6 September tahun lalu resmi merapat ke kelompok partai pendukung Jokowi di Koalisi Indonesia Hebat.

Meski tetap akan mengkritik pemerintah, Yandri mengatakan hal itu bukan berarti koalisi PAN dengan pemerintah tidak solid. Dia mengatakan fraksi di DPR tetap akan menjadi penyeimbang pemerintah.

"Itu ciri teman yang baik. Itu tidak akan hilang. Solusi juga akan kami tawarkan. Masa membabi buta begitu? Enggaklah. Termasuk menteri kita sendiri. Kalau kita nggak setuju, ya PAN bisa bersikap berbeda. Kalau semua misalnya diam tidak bersuara, tidak kritis, tidak cermat, itu ciri-ciri cepat jatuhnya pemerintahan. Tapi kalau semua saling kritisi, saling menjaga, itu justru yang harus kita bangun," ujar Yandri.

Yandri meminta rakyat tetap mengawasi pemerintah. Termasuk soal janji-janji Jokowi saat baru menjabat. Yandri mengatakan rakyat harus terus menagih janji-janji Jokowi. Termasuk dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM.

"(Mengangkat menteri) Itu hak prerogatif Pesiden. Kalau ada kriitk saran ya sampaikan saja, ngga apa-apa. Tagih aja. Mari kita tagih janji itu. Itu janji kampanye dia kan? Mari kita tagih! Masyarakat nggak boleh lengah, nggak boleh teledor. Janji jokowi itu harus kita tagih. Termasuk soal pelanggaran HAM," kata Yandri Susanto.

Editor: Agus Luqman

• Reshuffle Kabinet Jilid II
• Kabinet Kerja Jilid II
• Jokowi
• perombakan kabinet jilid 2
• Wiranto
• Asman Abnur
• Menteri PAN-RB
• penyelesaian kasus HAM