Kasus Pembantaian 1965 Diawali Propaganda

"(Propaganda) Itu biadab dilakukan terhadap para pendukung Soekarno, PKI, anggota pendukung Soekarno, bahkan anggota PNI," kata Ketua IPT 1965 Saskia Wierenga.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 20 Jul 2016 22:27 WIB

Author

Eli Kamilah

Kasus Pembantaian 1965 Diawali Propaganda

Ilustrasi. (Foto: 1965tribunal.org)



KBR, Jakarta - Ketua Pengadilan Rakyat Internasional (International People’s Tribunal/IPT) kasus 1965 Saskia Wierenga menggarisbawahi temuan majelis hakim IPT 65, yaitu propaganda.

Baca: Indonesia Bersalah Atas Genosida di Tragedi 65

Saskia menyebut propaganda menjadi bagian permulaan dari adanya pembunuhan, pembantain massal dan penyiksaan pada anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), hingga menyasar pada orang atau kelompok yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan PKI.

"Majelis hakim dengan sangat jelas mengatakan propaganda begitu penting. (Propaganda) Itu biadab dilakukan terhadap para pendukung Soekarno, anggota pendukung Soekarno, PKI,  bahkan Partai Nasional Indonesia PNI. Itu sebagai permulaaan dari pembunuhan dan penyiksaan," kata Saskia, Rabu (20/7/2016).

Dalam pembacaan putusan IPT 1965, Ketua Majelis Hakim Zak Yacoob dari Afrika Selatan menyebutkan ada 10 temuan pada sidang IPT lalu. Salah satunya adalah soal propaganda palsu atau hitam.

Propaganda merupakan bagian integral dari perbuatan kekerasan itu sendiri.

Hakim menyebut ada 10 fakta yang menjadikan Indonesia bersalah dan harus bertanggungjawab pada pembantaian massal, penyiksaan, kekerasan seksual, penghilangan paksa, persekusi, pemenjaraan paksa, hingga genosida atau pemusnahan sebagian atau keseluruhan terhadap pihak tertentu dalam kasus 1965.

Baca: AS, Inggris, Australia Terlibat Kejahatan Kemanusiaan Genosida 1965

Terkait genosida tersebut, Saskia mengatakan hakim mampu menerima fakta bahwa ada penghancuran massal terhadap kelompok tertentu. Pengumpulan fakta di lapangan itu, menurut Siska, memakan waktu lama. Fakta ini didapatkan dari hasil penelitiannya di 13 wilayah di Indonesia.

"Kalau Komnas HAM melakukan penelitian di enam wilayah, kami membawa penelitian dari 13 wilayah ke hakim kami di IPT 1965,"ujarnya.

Baca: Temuan dan Rekomendasi IPT65

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN

Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme