KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, menghimbau warga yang hendak mendaftar keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak menggunakan perantara.
Hal itu menanggapi ditemukannya kartu BPJS palsu di Kabupaten Bandung Jawa Barat. Berdasarkan laporan yang diterima Puan, pembuatan BPJS palsu itu melalui perantara sebuah rumah dhuafa.
"Kalau memang kemudian keluarga tersebut ingin mendaftar, diharapkan untuk langsung datang ke kantor BPJS. Kalau kemudian mau mendaftar melalui kepala daerah, diharapkan kepala daerah tersebut mendaftarkan langsung ke BPJS-nya tanpa melalui perantara, agen-agen atau orang yang mengaku bisa menyediakan BPJS yang asli," kata Puan, Senin, (25/7/2016).
Sebelumnya, Rumah Sakit Cibabat di Cimahi Jawa Barat menemukan seorang pasien yang menggunakan kartu BPJS palsu. Hal tersebut ditemukan setelah nomor dan kode di kartu BPJS itu tidak bisa dikenali dengan peralatan di rumah sakit.
Kartu BPJS palsu ini diduga dimiliki sekitar 230 orang di Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Kartu palsu yang ditemukan adalah jaminan kesehatan untuk kelas III. Untuk mendapatkan jaminan ini, warga diwajibkan membayar sebesar Rp 25.500,- per bulannya.
Editor: Agus Luqman
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Menurut Jokowi berita yang benar bukanlah pemberitaan yang mengedepankan sensasi.
Hanya sosok Ganjar Pranowo yang disiapkan sebagai Bacapres oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jokowi guna melanjutkan kepemimpinan Indonesia,
