Ditagih Crisis Centre Vaksin Palsu, Kemkes: Posko di Puskesmas Sudah Cukup

Selain posko-posko imunisasi di puluhan puskesmas di DKI Jakarta, Bekasi dan Tanggerang, warga juga bisa melaporkan aduannya lewat jalur Halo Kemenkes 1500567.

BERITA | NASIONAL

Senin, 25 Jul 2016 16:20 WIB

Author

Eli Kamilah

Ditagih Crisis Centre Vaksin Palsu, Kemkes: Posko di Puskesmas Sudah Cukup

Presiden Jokowi dan Menkes Nila Moeloek meninjau vaksinasi ulang balita penerima vaksin palsu, Senin (18/7/2016). Foto: Antara



KBR, Jakarta- Kementerian Kesehatan mengklaim keberadaan posko pengaduan di puluhan puskesmas di DKI Jakarta, Bekasi dan Tanggerang, sudah cukup mewakili kebutuhan masyarakat terhadap crisis centre  vaksin palsu. Juru Bicara Kemenkes Oscar Primadi mengatakan posko di puskesmas itu juga digunakan pemerintah untuk mendata jumlah korban vaksin palsu dan menentukan apakah perlu dilakukan vaksinasi ulang atau tidak.

"(Posko-red) ini adalah vaksinasi ulang. Pengaduan hanya lewat Halo Kemenkes, di tempat vaksinasi ulang juga bisa. Karena ini berjejaring. Korban mendirikan posko? boleh dan itu tidak boleh dihalang-halangi. Siapapun berhak untuk mendapatkan informasi,"kata Oscar kepada KBR, Senin (25/7/2016).

Meski begitu, Oscar mempersilakan jika ada keluarga korban di 14 RS yang berniat membuka crisis center atau posko aduan. 

Oscar menambahkan saat ini Kemnekes terus mendata jumlah anak yang diduga terkena vaksin palsu. Selain posko-posko imunisasi di puluhan puskesmas di DKI Jakarta, Bekasi dan Tanggerang, warga juga bisa melaporkan aduannya lewat jalur Halo Kemenkes 1500567. 

Sebelumnya,  Satuan Tugas Penanganan Vaksin Palsu membuka beberapa posko pengaduan, pemeriksaan, dan imunisasi ulang.  Lokasinya berada di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Namun, dari sekian banyak posko, tidak ada posko pengaduan yang didirikan di RS yang terdampak vaksin palsu. Saat ini, posko atau krisis center di RS banyak didirikan keluarga korban secara swadaya.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mempertanyakan tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan crisis center yang telah dijanjikan bagi korban vaksin palsu. Pasalnya, kata Direktur Direktur YLBHI Alvon Kurnia Palma, pihaknya hingga kini belum melihat penyediaan crisis center di beberapa rumah sakit yang terindikasi menggunakan vaksin palsu. Ketiadaan crisis center ini menurut Alvon membuat keluarga korban berada dalam ketidak pastian informasi. 

Baca juga:Crisis Center Vaksin Palsu Belum Tersedia, YLBHI: Pemerintah Tak Serius!

"Sebenarnya kan ini sudah janji dari satgas dan terakhir kita bertemu Dirjen Kefarmasian Kemenkes akan ada crisis center dan juga ditekankan Irjen Pol Boy Rafli bahwa akan ada crisis center-crisis center tapi memang faktanya tidak ada," papar Alvon kepada KBR (25/7/2016) 

Alvon menjelaskan keberadaan crisis center penting untuk mengklarifikasi permasalahan yang ada, dan memeriksa kembali orang-orang yang pernah berurusan dengan rumah sakit tersebut. “Sehingga, mereka yang diduga terpapar vaksin palsu sejak dari tahun 2003, dapat diambil sampelnya untuk diteliti apakah memang terpapar dengan vaksin palsu atau tidak.” (mlk) 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Aplikasi LAPOR Dinilai Tidak Efektif Tanggapi Laporan Masyarakat

Kabar Baru Jam 15