MenPAN Minta Kepala Daerah Tak Paksa PNS dalam Pilkada 2015

"PNS yang dipaksa untuk memilih calon tertentu pada Pilkada nanti bisa mengadukannya ke www.lapor.go.id. "

KBR, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meminta kepala daerah yang sedang menjabat tidak memaksakan pilihan para PNS untuk memberikan suara di Pilkada 2015. MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan sanksi sudah disiapkan untuk kepala daerah yang terbukti memaksakan para pegawainya memilih keluarga/kerabat yang akan maju dalam pilkada nanti. Kata dia sanksi ini juga sebagai langkah antisipasi dari putusan MK yang membolehkan praktik politik kekerabatan atau dinasti.

"Kepala daerahnya akan kita berikan peringatan. Kita juga akan berikan bantuan advokasi untuk perlindungan profesionalisme ASN dan PNS. Saya pasti akan keliling daerah-daerah untuk memastikan hal ini netral bersama mendagri," kata Yuddy di Kantor Wakil Presiden, Kamis (9/7/2015).

Yuddy menambahkan, PNS yang dipaksa untuk memilih calon tertentu pada Pilkada nanti bisa mengadukannya ke www.lapor.go.id.

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta pemerintah bisa memastikan netralitas birokrat dan PNS dalam Pilkada serentak. Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, netralitas harus diberikan perhatian serius karena pilkada berlangsung melibatkan elite daerah dan hanya berlangsung satu putaran.

Editor: Dimas Rizky

• MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi
• praktik politik kekerabatan
• politik dinasti