KBR, Jakarta - Kuasa hukum Imparsial, Muhammad Isnur yakin dapat memenangkan gugatan pencabutan putusan pembebasan bersyarat tersangka pembunuhan aktivis HAM Munir, Pollycarpus. Dia menilai bukti dari pihak tergugat lemah. Salah satunya adalah tidak adanya pernyataan dari pihak keluarga korban yang memaafkan tersangka, padahal hal tersebut diklaim oleh pihak Pollycarpus, juga Menkumham sebagai bukti dan dasar pemberian putusan bebas bersyarat.
"Misalnya, di dalam laporan litmas mereka bilang ada tanggapan keluarga korban. Tetapi dipersidangan, mbak Suci sebagai saksi yang kita hadirkan, tidak pernah memberikan pernyataan sama sekali ke pihak kumham, tidak pernah ditelpon, tidak pernah ditanya, dan juga tidak pernah memaafkan. Yang kedua misalnya, ada juga pernyataan Pollycarpus menyesal atas perbuatanya di litmas, tetapi sebagaimana yang kita tahu dalam statmentnya tidak ada pernyataan itu di berbagai media," kata Muhammad Isnur, Rabu (29/7/2015)
Selain itu, menurut Isnur, tujuan mencapai keadilan dalam pembebasan bersyarat Pollycarpus juga tidak terpenuhi. Sebab yang bersangkutan tidak mengakui perbuatannya dan tidak membantu mengungkap siapa otak pembunuhan Munir.
Hari ini, Pengadilan Tata Usaha Negra (PTUN) menggelar sidang gugatan pembatalan pembebasan bersyarat terhadap Polycarpus. Pembebasan ini diberikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly pada akhir November 2014 lalu. Ia beralasan, Pollycarpus telah memenuhi syarat administratif dan berhak mendapatkan pembebasan.
Editor : Eli Kamilah
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
