KBR, Jakarta- DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) meminta pelaksanaan vaksinasi PMK untuk hewan ternak yang akan dilakukan pemerintah mulai Selasa (14/6), memprioritaskan sapi-sapi yang rentan, seperti sapi perah dan anak sapi.
Sekjen DPP PPSKI, Rochadi Tawaf menyebut, kendala yang akan dihadapi pemerintah di antaranya adalah mobilitas hewan ternak dan proses identifikasi saat pelaksanaan vaksinasi.
"Di kita kan tidak diidentifikasi seperti sapi-sapi di Australia, kan dia punya National Livestock Identification System di mana setiap sapi itu menggunakan chip atau menggunakan kalung atau menggunakan identifikasi itu. Di kita kan nggak punya itu, bisa satu sapi divaksin 2-3 kali, nggak tahu yang punyanya laporan atau enggak gitu kan. Dan petugas vaksinnya sendiri mungkin caranya mengidentifikasinya sendiri saya nggak tahu bagaimana ini," kata Rochadi kepada KBR, Senin (13/6/2022).
Selain itu menurut Rochadi, kedala lain yang akan dihadapi adalah tenaga petugas vaksinasi yang terbatas.
Baca juga:
- Pekan Ini Kementan Mulai Vaksinasi PMK ke Ternak
- Wabah PMK Makin Sulit Dikendalikan, Peternak Berduka
Ia meminta agar pemerintah segera menetapkan wabah PMK menjadi kejadian luar biasa (KLB) agar dapat mengerahkan tenaga petugas vaksinasi dari mahasiswa-mahasiswa jurusan kesehatan hewan atau kedokteran hewan. Rochadi menyebut, vaksinasi harus dilakukan secara masif agar wabah tidak makin menyebar dan dapat segera tertangani.
Rochadi berharap, upaya vaksinasi PMK ini juga bisa menjadi momentum untuk memberikan indentitas atau identifikasi hewan ternak, terutama sapi di Indonesia.
Editor: Rony Sitanggang
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
