Sri Mulyani: Masyarakat Bisa Ikut Awasi Transfer Daerah dan Dana Desa

"TKDD yang dimanfaatkan secara optimal, dapat membantu pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi."

KBR, Jakarta- Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tidak hanya dapat dipantau oleh pemerintah. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) Sri Mulyani Indrawati, masyarakat bisa ikut mengawasi TKDD.

Kata dia, TKDD yang dimanfaatkan secara optimal, dapat membantu pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, untuk mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Untuk tujuan ini, pemerintah pusat mengatur porsi TKDD mencapai 1/3 dari APBN. Pada tahun ini, anggaran TKDD mencapai Rp795,5 triliun.

"Jadi poin kita adalah belanja TKDD yang mendekati Rp800 triliun itu rakyat mestinya memahami untuk bisa kemudian ikut mengawasi dan ikut memberikan masukan bagi pemerintah daerah bagaimana anggaran itu dibelanjakan," kata Sri Mulyani dalam acara 'Final Lomba Bedah Data APBD' (08/06/21).

Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) Sri Mulyani Indrawati berharap, anggaran dari pemerintah pusat yang besar ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat.

"Salah satu segmen dari APBN yang sangat penting yaitu transfer keuangan dan dana desa. Ini enggak gampang untuk benar-benar mengajak seluruh masyarakat tahu dan TKDD itu sebenarnya penting karena sepertiga dari APBN," katanya.

Untuk mempermudah pengawasan, Kemenkeu tengah berupaya mengolah data menggunakan Teknologi Informasi (IT), yang memungkinkan efektifitas dari analisis anggaran.

"Jadi data itu merupakan set informasi yang sekarang menjadi tambang emas bagi siapa saja. Semua orang sebenarnya bahkan bisa menjadi kaya atau lebih knowledgable kalau tahu mengenai data dan bagaimana menggunakan data ini," tuturnya.

Editor: Sindu Dh

• TKDD
• Transfer Daerah
• Dana Daerah
• Kemenkeu
• APBN