KBR, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi memutuskan calon jemaah haji yang dibolehkan melaksanakan rukun Islam yang kelima tahun ini terbatas hanya untuk warga Arab Saudi dan warga asing yang ada di sana. Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas setelah dihubungi secara resmi oleh perwakilan kerajaan Arab Saudi.
Kata Menteri Yaqut, kebijakan terkait jemaah haji itu masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni pemerintah Arab masih menutup pintu bagi calon jemaah haji negara lain karena alasan pandemi Covid-19.
"Beliau juga menyampaikan sekarang pandemi Covid juga belum terkendali. Bahkan muncul banyak-banyak varian yang lebih mengkhawatirkan. Jadi demi menjaga keselamatan, keamanan jemaah haji, pemerintah Saudi tidak memperkenankan calon jemaah haji di luar Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini sebagaimana tahun kemarin. Ini sejalan dan sama persis dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah RI," ungkap Yaqut kepada wartawan, Minggu, (13/6/2021).
Pada awal Juni lalu, Pemerintah mengumumkan keputusan meniadakan keberangkatan calon jemaah haji tahun ini. Pemerintah beralasan mempertimbangkan pandemi Covid-19 serta belum adanya kepastian mengenai kuota haji untuk Indonesia dari Arab Saudi.
Keputusan pemerintah itu lantas mendapat protes sejumlah tokoh agama serta politisi di Indonesia. Pasalnya, pemerintah dianggap tidak mampu berdiplomasi dengan Arab Saudi.
Editor: Rony Sitanggang
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui?
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima," 
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
Alasan Guntur mengubah frasa di putusan MK adalah untuk mencegah agar kejadian pergantian hakim konstitusi tidak terulang lagi.
Mahfud menyebut, transaksi mencurigakan itu diduga merupakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain.
Tahun ini, pagu Dana Desa Rp68 triliun untuk dibagi ke 74 ribuan desa.
Erick menyebut, kontrak manajemen didorong bagi dana pensiun di BUMN sehingga deteksi korporasi bermasalah bisa dianalisis lebih awal dan mendalam.
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengatakan bahwa Hakim M. Guntur Hamzah mengakui melakukan perubahan frasa tersebut dari “Dengan demikian” menjadi “Ke depannya”.
Salah satu buffer zone yang diusulkan ada kanal air, supaya tentu mengurangi hal-hal yang tentu tidak diinginkan.
Pengusaha punya akses terhadap modal dan kekuasaan. Buruh tidak punya. Ini memperlemah buruh ketika kemudian upahnya boleh dipotong 25 persen.
Jangan biarkan pelaku kekerasan seksual di transportasi umum bebas beraksi!
