KBR, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan menggelar patroli serentak mencegah politik uang selama masa tenang Pilkada serentak 2018. Masa tenang akan dimulai Minggu (24/6/2018) hingga Selasa (26/6/2018), sebelum pilkada serentak pada Rabu, 27 Juni.
Komisioner Bawaslu Muhammad Afifuddin mengatakan bakal menurunkan seluruh jajaran pengawas dan relawan yang direkrut. Para petugas juga akan kembali mengingatkan masyarakat bahwa politik uang adalah pelanggaran hukum.
"Kami harapkan ada efek ketakutan melakukan pelanggaran," jelasnya kepada KBR, Kamis (20/6/2018) malam.
"Ke daerah-daerah tertentu yang menyampaikan ini boleh, ini enggak boleh. Harapan kami, dalam situasi seperti itu ada orang yang mau melakukan kecurangan jadi takut," imbuhnya lagi.
Muhammad Afifuddin menambahkan, Bawaslu juga akan segera merilis data TPS rawan. TPS yang masuk kategori rawan akan mendapatkan pengawasan khusus. Data ini didapatkan dari penelitian selama 2-3 pekan terakhir.
"Ini kami ambil datanya selama bulan Ramadan kemarin," tambahnya.
Selain itu, Bawaslu juga mengawasi peredaran kampanye hitam di media sosial.
Sebanyak 171 daerah menggelar pilkada serentak, Rabu depan. Masa kampanye telah dimulai sejak 15 Februari. Sementara proses penghitungan suara dan penetapan oleh KPU akan dilakukan pada 28 Juni sampai 9 Juli.
Baca juga:
- Pilkada 2018, Petugas Sisir TPS Rawan di Banyuwangi dan Bondowoso
- KPU Akui Ada Kendala Distribusi Logistik Pilkada Serentak 2018
Editor: Nurika Manan
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Menurut Jokowi berita yang benar bukanlah pemberitaan yang mengedepankan sensasi.
Hanya sosok Ganjar Pranowo yang disiapkan sebagai Bacapres oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jokowi guna melanjutkan kepemimpinan Indonesia,
Pasar tekstil lokal kini dibanjiri produk tekstil impor yang harganya lebih murah ketimbang harga produk dalam negeri, terlebih lagi mereka menjual dengan cara online.
Meski berbagai intervensi sudah dilakukan tapi hingga kini belum ada tanda-tanda penurunan harga beras.
“Tercatat di kami, ada 11 kasus yang mendapat keringanan, kasus-kasus korupsi tentunya."
