KBR, Jakarta- Pemerintah dan Perusahaan mesin pencari Google sudah menyepakati nilai tunggakan pajak yang akan dilunasi oleh perusahaan asal Amerika Serikat itu. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani besaran nilai yang dibayarkan disesuaikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Google tahun lalu.
"Kita sudah ada pembahasan, dan ada satu agreement berdasarkan SPT tahun 2016, "ujar Sri Mulyani di kantornya, Senin (13/6).
Namun bekas Direktur Pelaksana World Bank itu tak mengungkap berapa angka pasti yang akan dibayarkan. Alasannya, informasi tersebut bersifat rahasia.
"Itu sesuatu yang sifatnya rahasia kita tidak beritahu berapa satu perusahaan atau wajib pajak membayar." Tegas dia.
Sebelumnya perusahaan ini dituding telah menunggak pajak kepada Indonesia selama lima tahun. Ia disebut hanya membayar 0,1 persen dari total pajak yang seharusnya dibayar. Nilai tunggakannya ditaksir mencapai Rp 5,5 triliun.
Editor: Rony Sitanggang
Jokowi menyebut, pendapatan usaha pelaku UMK anjlok akibat pandemi Covid-19. 
"Maka masih akan tersisa 6 juta ton lebih memasuki tahun 2021,"
"Kita harapkan nantinya target sesuai yang saya sampaikan bisa tercapai 30 ribu,"
"Karena itu saya secara khusus menyampaikan ini kepada masyarakat Jakarta; jangan anggap enteng, jangan anggap ringan. Jangan merasa kita sudah terbebas dari wabah Covid-19 ini," kata Anies Baswedan.
Besaran tunjangan yang diterima bervariasi.
"Karena less travel, less physical engagement, ini akan mengubah cara kita bekerja di kemudian hari. Saya melihat akan ada perubahan perpindahan permasalahan dari ruang publik ke ruang privat."
"Dari sejumlah 1.262 orang kasus positif yang kita identifikasi hanya ada 17 orang yang saat ini kita rawat dan isolasi di RS Yudistira Cimahi"
Hal itu diperparah dengan penanganan dan penyelesaian masalah yang belum juga menemui titik terang. 
"Peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur sehingga dilakukan penghentian penyelidikan dalam rangka kepastian hukum," 
"Jumlah uang masih akan dihitung dan dikonfirmasi lebih dahulu kepada para saksi-saksi."
"Penerimaan CPNS tahun 2020 akan kami tiadakan." 
Pemerintah menganggarkan Rp 87,55 triliun untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan. Data terbaru Kementerian Keuangan, tingkat penyerapannya baru di level 5,12 persen atau sekitar Rp4,48 triliun.
"Berharap nanti KND ini bisa menjadi lembaga independen yang memonitoring apa yang menjadi regulasi, kebijakan, dan program dari pemerintah." 
"Yang tidak ada akses internet berarti harus pakai luar jaringan. Tidak harus semuanya pakai akses internet,"
Tanggung jawab Kementerian Pertanian sesuai tugas pokok dan fungsi adalah memperkuat ketahanan pangan nasional. 
"Saya kira ini kewarasan kita ini sudah luar biasa tidak dipakai gitu lho." 
"Ppengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi. Coba nanti saya ingin dengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan"
"Artinya kalau bicara tentang pendapatan negara, ini adalah kebohongan yang dilakukan oleh KKP, oleh menteri kita. Jadi bukan untuk kemaslahatan negara, tapi untuk kemaslahatan makelar."
