Pansus Angket KPK Butuh Anggaran 3 M, Formappi: Pemborosan

KBR, Jakarta- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut DPR melakukan pemborosan uang rakyat. Uang rakyat senilai 3,1 miliar akan digunakan DPR untuk kebutuhan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK.

Padahal,pansus  dinilai banyak pihak hanya akan melemahkan bahkan sampai membubarkan KPK.  Dana rakyat, kata Peneliti Formappi, Lasius Karus seharusnya digunakan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan malah digunakan untuk memfasilitasi para politisi  membuktikan diri   tidak bersalah.

"Pansus ini tidak urgent. Jadi anggaran yang  berapapun mereka tetapkan menjadi sia-sia. Karena kemudian anggaran itu dipakai untuk sesuatu yang tidak jelas," ujarnya kepada KBR, Jumat (09/06).

Lasius memprediksi dana 3,1 miliar ini akan membengkak seriring perkembangan pembahasan Pansus Hak Angket KPK. Kata dia, jika DPR satu visi dengan publik dan  KPK, maka mereka akan fokus untuk membongkar korupsi e-KTP.

"Jadi bukannya mau memperjelas uang 2,3 triliun yang diduga di korupsi sejumlah polisi. Uang 3, 1 Miliar ini menjadi sia-sia," jelasnya.

Pansus KPK membutuhkan dana sekitar Rp 3,1 miliar. Dana tersebut untuk melakukan konsinyering, kunjungan keluar kota, mengundang  ahli, dan konsumsi setiap rapat.

Sementara itu Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menyebut anggaran tiap pelaksanaan Pansus di DPR berbeda-beda. Hal itu, kata dia tergantung dari aktivitas, dan lamanya bekerja.

Kata dia, Anggaran itu  dirumuskan bersama oleh anggota Pansus, dan diberikan langsung kepada Kesekjenan DPR. Kesekjenan   akan mengukur tingkat kebutuhan Pansus dengan pagu anggaran yang sudah ada.

"Di dalam menyusun tuh pasti berdasarkan pada waktu berapa lama yang digunakan dalam proses Pansus ini. Berapa kali rapat, termasuk RDP dengan rapat, ahli, termasuk pemanggilan terhadap pihak bersangkutan. Kalaupun diperlukan Pansus bisa mengunjungi tempat-tempat yang spesifik yang dibutuhkan Pansus itu dirasakan ada relevansinya," ujarnya kepada KBR.

Didik menambahkan meski prosedur penganggaran di DPR untuk Pansus sama, namun tetap angka yang dihasilkan berbeda. Meski begitu, Didik tidak bisa memperkirakan apakah 3,1 miliar untuk dua bulan masa kerja Pansus hak angket KPK  terbilang wajar atau tidak.

"Silakan tanya Kesekjenan. Kalau nilai wajar itu tidak bisa ditanya jumlahnya, tapi apa-apa saja komponen yang melandasi angka itu, baru bisa wajar atau tidak," tegasnya.

Editor: Rony Sitanggang