Simposium Tandingan, IPT 65 Desak Pembentukan Komite Presiden

Komite Kepresidenan ini dapat melakukan pengecekan fakta dari kedua simposium terkait 65 tersebut.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 01 Jun 2016 12:31 WIB

Author

Sasmito

Simposium Tandingan, IPT 65 Desak Pembentukan Komite Presiden

Simposium tragedi 65, April lalu yang digelar pemerintah. Simposium ini juga mengundang para penyintas 65. Foto: KBR

KBR, Jakarta- Koordinator penyelenggara sidang rakyat kasus 65 (IPT'65), Nursyahbani Katjasungkana mendesak pemerintah segera membentuk Komite Kepresidenan guna menyelesaikan tragedi kemanusiaan 1965.

Hal ini disampaikan Nursyahbani menanggapi rencana penggabungan hasil Simposium tragedi 1965 yang digelar April lalu dengan simposium tandingan yang digelar purnawirawan TNI hari ini. 

Kata dia, hasil dari kedua simposium ini tidak akan mungkin bisa digabungkan karena berbeda metodologi.  Simposium tragedi 1965, kata Nursyahbani berdasarkan metodologi kesejarahan, sementara simposium tandingan berdasarkan ideologi. 

"Kalau ingin menggabungkan itu cukup sulit ya. Kalau melihat penjelasan pada konpers  mereka menggunakan pendekatan ideologi. Ini ya tentu tidak akan ketemu," jelas Nursyahbani Katjasungkana saat dihubungi KBR, Rabu (1/6/2016)

Komite Kepresidenan, kata Nursyahbani, nantinya dapat melakukan pengecekan fakta dari kedua simposium terkait 65 tersebut. Sehingga, upaya penyelesaian pemerintah terhadap tragedi  65 bisa diambil dengan tepat.

"Ada semacam audit lah terhadap fakta-fakta. Bagi saya itu relevansi yang utama adalah perikemanusiaan itu, apakah itu di kalangan kyai NU, Masyumi ataupun di kalangan PKI kalau dilakukan kekerasan apa itu dalam bentuk kekerasan seksual, penahanan sewenang-wenang, perbudakan dan itu dibiarkan oleh negara. Atau bahkan dilakukan aparat negara, langsung atau tidak langsung itu kan kejahatan kemanusiaan," imbuhnya.

Ia juga menambahkan simposium tandingan tersebut semakin membuktikan ada tekanan yang kuat dari TNI dan Ormas lainnya terhadap panitia simposium tragedi 65 dan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat dan purnawirawan TNI menyatakan ketidakpuasan terhadap  penyelenggaran Simposium Nasional 1965 yang digelar oleh pemerintah, pertengahan April lalu. Mereka lantas menggelar simposium tandingan di Balai Kartini Jakarta. 


Editor: Malika

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Bertahan di Tengah Kepungan Asap Karhutla

Kabar Baru Jam 12