KBR, Balikpapan – Pemerintah Indonesia melayangkan nota protes ke Malaysia pasca pesawat dan kapal militer negara itu masuk ke wilayah Indonesia. Khususnya Ambalat yang merupakan perbatasan Kalimantan Utara dengan negeri jiran itu.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy mengatakan, Malaysia sengaja masuk wilayah Ambalat lantaran mengincar blok laut seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar itu.
Setelah itu, kata Tedjo, Malaysia bakal mengklaim wilayah Ambalat. Menurutnya, cara yang sama digunakan saat merebut Sipadan dan Ligitan dari Indonesia pasca menang dalam sidang di Mahkamah Internasional.
“Ya memang mereka selalu berulang-ulang begitu, kengapa? Karena mereka dulu dengan pengalaman Sipadan –Ligitan mereka menempati di sana, begitu masuk ke Mahkamah Internasional kalah ya," kata Edhi Tedjo, ketika berkunjung ke Balikpapan, Senin (15/6) malam.
"Nah ini mereka juga menggunakan cara itu, masuk ke wilayah kita seolah mereka juga ada di Ambalat itu. Sehingga ketika masuk ke Mahkamah Internasional mereka ada diwilayah kita,” tambahnya.
Seperti diketahui, Senin lalu pesawat Malaysia ketahuan melanggar dan masuk wilayah Ambalat. Bahkan hingga Mei lalu, tercatat sudah sembilan kali pesawat militer Malaysia masuk tanpa izin ke wilayah Indonesia.
Meski begitu, Tedjo menilai, tidak perlu ada penambahan armada laut dan pesawat untuk mengawasi wilayah laut dan udara Indonesia. Sebab, saat ini sudah ada empat kapal perang dan pesawat TNI AU yang berjaga di wilayah blok Ambalat.
Editor: Quinawaty Pasaribu
Tedjo Edhy: Malaysia Incar Blok Ambalat
Menko Polhukam, Tedjo Edhy mengatakan, Malaysia sengaja masuk wilayah Ambalat lantaran mengincar blok laut seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar itu.

Sejumlah perahu milik warga bersama TNI-AL dan Satgas Perbatasan Marinir saat peringatan HUT ke-68 Kemerdekaan RI di perbatasan Indonesia - Malaysia, Perairan Ambalat, Kalimantan Utara. Foto: Antara
Kirim pesan ke kami
WhatsappBerita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Heboh Coldplay dan Kebangkitan Bisnis Konser Musik
Besarnya potensi konser taraf internasional datangkan cuan untuk bangsa.
Kontroversi Rencana Penambahan Kodam
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Undang-Undang Sistem Perbukuan Didesak untuk Direvisi
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
KPU: Bawaslu Bukan Verifikator Administrasi Dokumen Bacaleg
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Cara Unik Bermusik ala Oscar Bamboo
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
FOMO Sapiens : Calo Tiket Coldplay dan Penyebaran Konten Intim Nonkonsensual
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Wapres Dorong Strategi Pemanfaatan Bonus Demografi
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
Pupuk dan Ketahanan Pangan
Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir.
RI-AS Perkuat Hubungan Bisnis dan Pertumbuhan Ekonomi
Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan meningkatkan ekosistem industri mobil listrik dengan memaksimalkan sumber daya mineral tanah air.
Mendagri: 170 Kepala Daerah Habis Masa Jabatan September
"Jadi eselon II yang berminat jadi bupati walikota daftar, nanti dites,"
Eks Pimpinan KPK: Putusan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK Paradoks, Kontradiktif
MK beralasan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk menjaga independensi. Saut membantah, karena sejak keluarnya UU Nomor 19/2019, KPU sudah tidak independen.
MK Perpanjang Masa Jabatan KPK, Pakar: Diskriminatif
"Saya mengatakan bahwa putusan MK memperlihatkan bahwa MK itu sudah bertindak diskriminatif,"
Rencana Merger BUMN Karya, Erick: Belum Konkret
Menteri BUMN Erick Thohir meminta publik untuk bersabar terkait rencana merger sejumlah BUMN karya tersebut.
Pemerintah Kejar Target Percepatan Penurunan Stunting
"Untuk mengejar target 14 persen tahun 2024, kita harus menurunkan stunting sebesar 7,6 persen dalam kurang dari 2 tahun ya"
Dugaan Serangan Siber Perbankan, Berikut Kiat buat Nasabah Hindari Risiko
Tip Hindari Risiko Peretasan Keuangan Digital
Serikat Petani Minta Benih Padi Tahan Kekeringan Segera Didistribusikan
Mempercepat masa penanaman terutama untuk komoditas padi dengan menggunakan bibit yang lebih tahan kekeringan.
Kesiapan dan Peningkatan Layanan Haji 2023
Penyelenggaraan haji tahun ini diharapkan lebih baik dari segi kualitas pelayanan. Pada tahun lalu, Kementerian Agama mengevaluasi sejumlah catatan.
Pemerintah Batasi Pengunjung Candi Borobudur
Menteri BUMN Erick Thohir beralasan, kebijakan itu sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan candi sebagai tempat ibadah dan destinasi wisata.
Ngobrol Gayeng, Pimpinan Muhammadiyah Kunjungi PBNU
Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut soal kontestasi Pemilu 2024.
MK Ubah Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun
"Dengan amar putusan menyatakan inkonstitusional bersyarat,"
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8