Pernyataan Wakil Ketua DPR Soal Penundaan Pilkada Serentak Dinilai Berlebihan

"Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak tidak serta merta bisa ditunda, karena sudah ada aturan yang mengatur soal penundaan tersebut. "

KBR, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pernyataan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan soal hasil audit BPK terhadap anggaran pemilu KPU tahun 2013-2014 dianggap berlebihan. Dalam pernyataannya menyikapi audit BPK itu, Taufik menyebut, KPU bisa diganti atau pelaksanaan pilkada serentak Desember mendatang ditunda. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak tidak serta merta bisa ditunda, karena sudah ada aturan yang mengatur soal penundaan tersebut. Hal-hal yang bisa menunda pilkada antara lain, gangguan keamanan atau bencana alam.

"Apakah kondisi hasil audit itu sesuai dengan tiga kriteria di atas, dan terjadi di seluruh wilayah yang menyelenggarakan pilkada. 269 daerah pilkada ini apakah semua mendapat akibat tiga hal di atas, karena hasil audit BPK. Nah, yang kedua adalah, apakah hasil audit BPK kemudian kerugian negara atau pelanggaran pengelolaan keuangan itu melibatkan ke269 KPU yang akan menyelenggarakan pilkada ini dan KPU RI?" tanya Titi, Minggu (21/6/2015).

Selain itu, ia juga menganggap tidak ada hubungan antara hasil kerugian negara dengan integritas KPU. Karena, jika memang KPU tidak berintegritas, maka proses yang harus dilalui adalah melalui Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Titi Anggraini menegaskan, apa yang disampaikan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan juga sama sekali tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada serentak yang kini tengah berjalan. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 334 miliar dalam hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan pemilu pada KPU tahun 2013 dan 2014. 

• Pilkada serentak
• penundaan
• audit BPK
• Kerugian negara