Pemerintah Diminta Swasembada Benih, Sebelum Pangan

"Hal ini dikatakan Pakar sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Memen Surahman."

KBR, Bogor - Pemerintah diminta melakukan swasembada benih sebelum menggalakkan swasembada pangan yang digencarkan Presiden Joko Widodo. Hal ini dikatakan pakar sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Memen Surahman.

Menurutnya, saat ini petani di Indonesia masih banyak menggunakan bibit yang didatangkan dari luar, terutama bibit tanaman pangan. Dari data yang dimilikinya, pada tahun 2013 Indonesia masih mengimpor 12 ribu ton bibit padi hibrida dan 65 ribu ton bibit jagung hibrida.

"Kalau kita ingin swasembada pangan, maka kita harus lakukan swasembada benihnya. Rasanya ironis kalau kita bercita-cita swasembada pangan, tapi benihnya tidak tersedia. Jadi apa yang mau kita tanam jika benihnya tidak ada," katanya saat berbincang dengan KBR di Kampus IPB Baranangsiang, Kota Bogor, Kamis (4/6/2015).

Memen menjelaskan, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan swasembada benih di Indonesia. Pertama, melakukan swasembada benih di setiap provinsi di Indonesia, lalu swasembada benih di tingkat petani, perbaikan sistem perkelasan benih, pengujian benih menggunakan marka molekuler, perbaikam sistem penyediaan dan sertifikasi benih kedelai, subsidi out put yang menjamin keberhasilan pertanian dan status kesehatan benih menjadi standart dalam sertifikasi benih.

"Yang paling utama itu swasembada benih di tiap provinsi, karena tiap daerah lebih mengetahui karakter benih yang bisa tumbuh di wilayahnya. Selain itu, setiap provinsi sendiri telah memiliki balai benih sendiri," jelasnya.

Editor: Quinawaty Pasaribu

• Benih
• Swasembada
• Pertanian
• Pangan