Kemendagri Targetkan Hibah Pengawasan Pilkada Rampung Bulan Ini

"Kelambatan ini lantaran anggaran masih dibahas antara panitia pengawas dan pemerintah daerah serta dewan."

KBR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mendesak daerah menyelesaikan anggaran pengawasan pilkada. Juru bicara Kemendagri Dodi Riyadmadji mengatakan, institusinya menargetkan bulan ini seluruh daerah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Kata dia, kelambatan ini lantaran anggaran masih dibahas antara panitia pengawas dan pemerintah daerah serta dewan.

"Secara data kita belum mengupdate, nanti mungkin hari Senin mudah-mudahan, sudah ada data yang terkait persoalan pengawasan. Persoalannya, yang menyebabkan persoalan pengawasan hibahnya, itu karena ada persoalan besaran, usulannya panwas sekian, yang tersedia sekian, dan seterusnya," kata Dodi ketika dihubungi KBR, Kamis (11/6/2015).

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmadji menambahkan, tahapan pilkada memang sudah dimulai, tetapi baru pada tahap awal. Yakni pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suarat (PPS), serta penggalangan dukungan bagi calon perseorangan. Kata dia, tahapan tersebut belum terkait dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum. Karenanya, pengawasan secara intensif belum dilakukan.

Editor: Dimas Rizky

• Pilkada
• NPHD
• Anggaran
• Terlambat
• Kemendagri