Kemendagri: Pejabat Pemukul Pramugari Harus Dijatuhi Sanksi

"Kementerian Dalam Negeri menegaskan KepaLa Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Bangka Belitung, Zakaria Umar Hadi dapat kena sanksi terkait kasus pemukulan kepada Pramugari Sriwijaya Air."

KBR68H, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menegaskan KepaLa Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Bangka Belitung, Zakaria Umar Hadi dapat kena sanksi terkait kasus pemukulan kepada Pramugari Sriwijaya Air. Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri, Restu Ardi Daud mengatakan, menurut undang-undang kepegawaian Kementerian Dalam Negeri setiap pegawai negeri sipil yang melakukan kesalahan dan terbukti bersalah maka akan dikenakan sanksi. Meskipun demikian, kata dia, penerapan peraturan tersebut diserahkan ke daerah masing-masing. Oleh karenanya dia meminta kepala daerah untuk tegas menanggapi permasalahan ini.

"Semua yang namanya melanggar pasti ada sanksinya, mulai dari sanksi yang paling ringan seperti teguran tertulis dan sebagainya. Tetapi itu juga ada prosesnya begitu, apabila lisan tidak, kemudian nanti ada tertulis, kemudian nanti ada pemeriksaan di BAP-kan dan sebagainya. Itu semua ada dalam aturan kepegawaian, bagi PNS kalau melakukan langkah-langkah diluar kepatutan atau kewajaran itu atau bahkan melanggar hukum itu pasti ada sanksinya", kata Restu Ardi Daud kepada KBR68H, ketika dihubungi.

Sebelumnya, seorang pramugari Sriwijaya Air bernama Febriyani menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan pejabat Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Sang pramugari meminta pelaku mematikan ponsel saat pesawat akan mengudara. Pelaku adalah Zakaria Umarhadi yang menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Daerah Provinsi Bangka Belitung.
 
Editor: Suryawijayanti

• pramugari
• sriwijaya air
• Zakaria Umarhadi
• pemukulan
• kemendagri