Bagikan:

FOMO Sapiens : Dari Safa Space dan Fanatisme Idola Hingga Sahnya Revisi UU PPP

Dari Safa Space dan Fanatisme Idola Hingga Sahnya Revisi UU PPP

NASIONAL

Jumat, 27 Mei 2022 14:42 WIB

FOMO Sapiens : Dari Safa Space dan Fanatisme Idola Hingga Sahnya Revisi UU PPP

Ilustrasi highlight berita sepekan. (FOTO : KBR)

KBR, Jakarta – Media sosial diramaikan dengan perseteruan fans anggota boyband asal Korea Selatan, NCT. Perbincangan perkara Safa dalam forum Space di Twitter mencuitkan pertanyaan seputar fanatisme penggemar terhadap idolanya.

Pekan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). UU PPP ini memberi dasar hukum bagi UU Cipta Kerja alias Omnibus Law.

Kabar-kabar di atas menjadi bahasan di FOMO Sapiens minggu ini.

1. Safa Space dan Fanatisme Idola

Nama Safa menjadi trending topic di jagad Twitter pekan ini. Hal ini terkait dengan persoalan Safa yang disebut-sebut mencemarkan nama baik salah satu anggota Idol Kpop, NCT Dream. Safa bahkan diancam dilaporkan ke polisi dan ayahnya terancam diturunkan jabatannya dari kepolisian jika tak bersedia menulis permohonan maaf bermaterai. Fanatisme semacam ini menuai pro kontra warganet. Seperti apa?

Baca juga : Riset Siber: Data Bocor, Rentan Disalahgunakan Pelaku Terorisme

2. Revisi UU PPP

Selasa (24/05) lalu, DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). UU PPP ini memberi dasar hukum bagi UU Cipta Kerja alias UU Omnibus Law. Padahal November 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja cacat prosedural, sehingga harus ada perbaikan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan tersebut ditetapkan. 

Baca juga : Tok! DPR Sahkan Revisi UU PPP Akomodir "Omnibus Law"

Dengarkan bahasan selengkapnya di FOMO Sapiens pekan ini bersama Ian Hugen dan Aika Renata. Akan ada juga obrolan menarik terkait kriminalisasi kelompok minoritas identitas gender dan seksual dalam RKUHP.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

RAPBN 2023, Penanganan Pandemi Tak Lagi Jadi Prioritas?

Most Popular / Trending