Menyoal Stempel 'Pegawai KPK Dipecat karena Tidak Bisa Dibina'

""Dengan stigma, dengan target stempel yang jauh lebih buruk. Sekarang seolah-olah 75 orang ini melakukan kesalahan berat. Sehingga distempel merah, tidak bisa diperbaiki, dan lain-lain.""

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memecat 51 pegawainya karena dianggap tidak bisa lagi dibina, setelah mereka tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Vonis itu diputuskan dalam rapat koordinasi yang digelar pimpinan KPK, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan sejumlah lembaga lain, pada Selasa (25/5/2021) lalu.

"Kemudian kita sepakati bersama, dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 orang yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya dia bilang sudah merah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut, 51 pegawai itu tak bisa dibina lagi lantaran tidak lolos aspek PUNP dalam tes. Aspek PUNP yakni Pancasila, UUD 1945 beserta seluruh perundang-undangannya, NKRI, dan pemerintahan yang sah.

Dia mengatakan aspek itu merupakan harga mati yang harus dipenuhi untuk menjadi ASN.

"Jadi tidak bisa dilakukan penyesuaian dari aspek tersebut. Bagi mereka yang aspek PUNP-nya bersih, walaupun aspek pribadi dan pengaruhnya terindikasi negatif, itu masih bisa dilakukan proses melalui diklat. Jadi dari sejumlah 75 orang itu, 51 orang itu menyangkut aspek PUNP. Bukan hanya itu, yang 51 ini tiga-tiganya negatif," kata Bima.

Namun Bima tak menjelaskan lebih rinci indikator-indikator atau pertanyaan yang ditanyakan dalam tes.

Jauh sebelum pengumuman hasil tes disampaikan, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono mengungkapkan sejumlah pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dinilai ganjal. Giri merupakan salah satu dari 75 pegawai yang tak lolos tes.

Giri menjelaskan ada tiga jenis tes dalam TWK. Yaitu sikap seseorang dalam menanggapi sejumlah isu, lalu profiling, serta tes esai menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu seperti tanggapan atas FPI, Rizieq Shihab, DI/TII, gerakan Papua merdeka, serta sikap atas kebijakan yang diambil pemerintah.

"Beberapa hal yang berkembang dalam isu-isu politik nasional. Kemudian ada tes berbentuk esai menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Misalkan pertanyaan-pertanyaan tadi itu, tanggapan terhadap HTI, Habib Rizieq, DI/TII, pendapat terhadap kebijakan pemerintah, kemudian mana yang kebijakan pemerintah setuju dan tidak setuju, itu di esai," kata Giri kepada KBR, Jumat (7/5/2021).

Langkah mundur

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai, pertanyaan semacam itu seperti jelmaan penelitian khusus (Litsus) di masa Orde Baru. Sebab dalam Litsus ada skrining ideologis untuk mengucilkan orang yang dituduh terafiliasi dengan paham atau kelompok tertentu.

"Ini adalah langkah mundur di dalam proses demokrasi dan reformasi," kata Usman Hamid dalam diskusi virtual, Jumat (7/5/2021).

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur bahkan menilai tes pegawai KPK ini lebih buruk daripada Listus Orde Baru.

"Dengan stigma, dengan target stempel yang jauh lebih buruk. Sekarang seolah-olah 75 orang ini melakukan kesalahan berat. Sehingga distempel merah, tidak bisa diperbaiki, dan lain-lain. Padahal di KPK itu jelas. Atau bahkan kita ya sebagai orang yang biasa bekerja di pabrik dan lain-lain, kalau Anda mau ngecap, kalau Anda mau memberhentikan, jelas ada kesalahannya apa, tindakan mana yang disalah, diuji dulu di sidang etik. Nah ini, mereka tanpa kesalahan, mereka tanpa tinggalkan yang bisa dievaluasi, tanpa forum pembelaan, mereka nggak bisa klarifikasi itu semua dan dituduh langsung stempelnya merah gitu," ujar Isnur.

Menurut Isnur, stempel merah ini akan menimbulkan stigma negatif yang merugikan pegawai, keluarganya, rekam jejaknya, hingga pengabdiannya selama ini.

Stempel itu juga terkesan melabeli para pegawai lebih buruk dibanding teroris. Sebab teroris pun masih bisa dibina dengan deradikalisasi.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai, alasan BKN dan KPK memberhentikan pegawai yang tak lolos tes sangat mengada-ada dan terlalu memaksakan. Feri menilai stempel pegawai tak bisa dibina terlalu berlebihan.

"Warga negara kok tidak bisa dibina. Kalau warga negara tidak bisa dibina, ya jangan dijadikan warga negara," ucap Feri.

Feri menilai, pertanyaan-pertanyaan dalam tes --berdasarkan pengakuan pegawai KPK-- justru bertentangan dengan aspek NKRI, Pancasila, dan UUD 1995. Sehingga itu tidak bisa dijadikan indikator untuk menyatakan 51 pegawai KPK tak bisa dibina.

Feri juga menekankan bahwa tes ini tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

"Jadi BKN sebenarnya sedang bekerja sama memaksakan bersama KPK untuk menyingkirkan 51 nama ini," kata dia

Editor: Agus Luqman

• KPK
• TWK
• Save KPK
• BKN
• korupsi