KBR, Jakarta- Sebagian kelompok masyarakat mengeluhkan sulitnya mengakses naskah Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP). Salah satunya Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Gita Putri Damayana.
Padahal menurutnya, perlu ada tahapan partisipasi masyarakat, dengan cara memberi kesempatan publik mengakses naskah RUU KUHP tersebut. Ia juga mempertanyakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait RUU KUHP.
"Bagaimana kita mau berpartisipasi kalau misalnya perubahan naskahnya. Naskahnya RKUHP yang katanya ada itu tidak terbuka oleh publik. Sependek pengetahuan saya naskah resmi RKUHP masih versi tahun 2019. Sekarang dalam diskusi-diskusi publik RKUHP disebutkan bahwa sudah ada perubahan pasal-pasal dalam RUU tersebut. Kalau ada perubahan lalu bagaimana publik bisa mengaksesnya," kata Gita saat diskusi daring, Kamis (6/5/21).
Ia menyebut kesulitan akses tak hanya terjadi kali ini saja, namun juga pada tahun lalu saat publik mencoba mengakses naskah Undang-Undang Omnibus Law. Kata dia, sosialisasi mestinya juga mengedepankan unsur keterwakilan. Karena itu, ia meminta masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas juga dilibatkan dan dimudahkan dalam mengakses perkembangan RUU KUHP.
Sebelumnya, RUU KUHP disorot sebagian besar masyarakat karena terdapat sejumlah pasal yang kontroversial. Salah satunya pasal tentang hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Hukum ini sering disebut dengan hukum adat atau hukum tidak tertulis. Pasal ini dinilai dapat memicu munculnya peraturan daerah diskriminatif.
Editor: Sindu Dharmawan
"Kita terus mendesak ya di masa pemerintahan Jokowi yang masih tersisa satu tahun ini ya supaya reforma agraria itu dituntaskan"
Latih mental tangkal revenge spending
"Kraton sedang berusaha untuk mengembalikan rohnya Sekaten."
Menurut Anggota Komisi Pertanian DPR Luluk Nur Hamidah, sudah saatnya pemerintah memandang kerja petani sebagai aktivitas penuh risiko.
Kurangnya petani memiliki hak atas tanah membuat mereka hanya banyak menjadi petani gurem saja.
Dampak asap gas air mata membuat Kepala SMP Negeri 22 Galang, seorang guru dan 10 siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan.
Presiden Jokowi miliki data lengkap partai politik dan perkara Ranperpres PKUB yang dinilai masih diskriminatif.
Baja Amin menggantikan peran Tim 8.
Sempat diguyur hujan beberapa hari terakhir.
"Memberikan pendanaan FIFA Forward yang terbesar di Asia Tenggara, sebesar tadi juga disampaikan 85,6 miliar rupiah kepada PSSI"
"Tidak hanya juara di Asia Tenggara tetapi akan segera mendunia,”
Pelaku UMKM makanan dan minuman terpaksa menaikan harga atau mengubah ukuran untuk menutupi biaya produksi. Harga rata-rata gula konsumsi di tingkat pedagang grosir sebesar Rp13.970 per kg.
Saat angka jumlah partisipasi pemilih dapat ditingkatkan, maka hal tersebut dapat menjadi angin segar bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.
Setiap akhir tahun harga beras selalu mengalami kenaikan, apalagi di tahun ini dipengaruhi oleh fenomena kemarau panjang El Nino.
Selama ini proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah kerap menimbulkan konflik yang juga pasti berdampak kepada perempuan dan anak.
Pengawasan ASN masih lemah.
Jokowi menyebut persemaian ini sudah hampir selesai seluruhnya.
"Menitipkan kepada saya untuk agenda misalnya persatuan NKRI, ideologi bangsa, sehingga masukan-masukan beliau menjadi modal kita untuk lebih lanjut di Pilpres yang akan datang," kata Cak Imin 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mempertimbangkan langkah gugatan perdata terhadap perusahaan atau korporasi pelanggar pencemaran udara.
"Bahkan cabai harganya juga turun, kemudian bawang putih harganya juga turun, bawang merah harganya juga turun. Yang masih belum turun, beras,” ujar Jokowi 
