KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah jika negara hanya mengambil kekayaan Papua hingga membuat daerah itu miskin.
Menurut Mahfud, dari data Kementerian Ekonomi, pendapatan asli Papua dan Papua Barat tak lebih banyak daripada belanja yang dikeluarkan negara.
"Nah, kemudian sering orang menggunjingkan pajak Papua itu kaya, direkrut atau diambil hartanya oleh negara untuk keperluan negara. Papua miskin enggak kebagian. Itu tidak benar," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (19/5/2021).
Menko Polhukam Mahfud MD merinci, pendapatan asli Papua dari pajak, bea cukai, dan lain sebagainya sekitar Rp12 triliun. Kata Mahfud, pendapatan itu sudah dihitung baik dari perusahaan Papua di Jakarta maupun yang beroperasi di Bumi Cendrawasih. Sedangkan untuk belanja negara yang dikeluarkan pemerintah pusat sekitar Rp46 triliun.
"Itu Papua, jadi 12 banding 46," kata Mahfud.
Sementara itu untuk Papua Barat, pendapatan daerah dari pajak dan bea cukai sekitar Rp5 triliun. Sedangkan belanja negaranya mencapai Rp19 triliun.
Mahfud mengklaim pemerintah secara umum menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk daerah Papua, bukan militeristik.
Editor: Sindu Dharmawan
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
