APBD Masih Mengendap, Jokowi Dorong Pemda Percepat Belanja Pemerintah

"Kemarin saya ingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten dan kota Rp182 triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi"

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah mempercepat belanja pemerintah, terutama dalam berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya serta mendorong belanja masyarakat.

Jokowi juga mengingatkan jajarannya agar sisi permintaan masyarakat diperbesar dan terus didorong.

"Kemarin saya ingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten dan kota Rp182 triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi," kata Jokowi pada acara pembukaan Musrenbangnas 2021 kanal Youtube Bappenas, Selasa (4/5/21).

Kata dia, pemerintah harus mendorong industri agar mulai bangkit dan para pekerja agar bisa mulai bekerja.

Selain itu domestic supply side atau pemenuhan produk dalam negeri harus ditingkatkan, namun dengan protokol kesehatan yang ketat ketat.

Jokowi menambahkan, rencana kerja pemerintah di Tahun 2022 masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Kesehatan APBN 2022 Jadi Tantangan Pemerintah

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kesehatan APBN di Tahun 2022 akan menjadi tantangan pemerintah ke depan.

Ia mengingatkan, dua tahun belakangan, APBN dipaksa bekerja sangat dalam akibat pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Bahkan kata dia, anggaran pembiayaan utang pada tahun ini cukup tinggi yaitu sebesar Rp1.177,4 triliun, atau Rp1,1 kuadriliun, akibat melebarnya defisit.

"Defisit tahun ini 5,7 persen yang menyebabkan utang netto kita akan meningkat Rp1.177 triliun. Inilah yang harus menjadi tantangan kedepan tahun 2022. Dimana kita perlu mengakselarasi pemulihan ekonomi dan sekaligus juga memulihkan kembali kesehatan APBN yang bekerja sangat dalam dua tahun berturut-turut akibat pandemi ini," ujar Sri Mulyani seperti ditayangkan Kanal Youtube Bappenas RI, Selasa (4/5/2021).

Tantangan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19, kata Sri Mulyani, masih sangat tinggi di 2022 dan dipengaruhi faktor eksternal maupun domestik.

"Pandemi masih memiliki risiko tinggi pada tahun depan karena saat ini kasus Covid-19 secara global telah mencapai di atas 800 ribu per hari dan muncul berbagai varian baru," katanya.

Eks Direktur Bank Dunia ini menjelaskan, berbagai risiko pandemi tersebut akan mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi tahun ini dan tahun depan.

"Faktor eksternal meliputi perubahan kebijakan fiskal moneter di negara maju dan disparitas laju pemulihan ekonomi dunia," jelas Sri Mulyani.

Sementara berbagai faktor eksternal tersebut, akan mempengaruhi kondisi ekonomi domestik tahun ini dan di 2022, yang berimplikasi pada desain APBN ke depan, pungkasnya.

Editor: Kurniati Syahdan

• APBN 2022
• APBN 2021
• APBN
• jokowi
• belanja pemerintah
• pandemi covid-19
• Pemulihan Ekonomi Nasional