Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2019, KPK menghimbau seluruh jajaran pegawai negeri agar tidak menerima gratifikasi, termasuk yang berupa bingkisan atau parsel lebaran.
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” tulis pimpinan KPK, Agus Rahardjo, dalam surat edaran resminya (8/5/2019).
KPK juga mengingatkan bahwa pegawai negeri dilarang meminta dana sumbangan, atau hadiah Tunjangan Hari Raya (THR) kepada masyarakat, perusahaan, ataupun lembaga-lembaga lain.
Penerima Gratifikasi Wajib Melapor
Setiap pegawai negeri yang menerima gratifikasi diwajibkan melapor kepada KPK maksimal 30 hari kerja setelah penerimaan.
Apabila gratifikasi tidak dilaporkan, maka tindakan itu akan dianggap praktik suap. Penerimanya diancam hukuman penjara 4 – 20 tahun, serta denda senilai Rp200 juta sampai Rp1 miliar.
Menurut laporan Tren Penindakan Korupsi (ICW, 2018) gratifikasi memang termasuk dalam peringkat 10 besar modus korupsi yang marak di Indonesia.
ICW menyebut, sepanjang tahun 2018 saja ada 7 kasus gratifikasi di Indonesia yang nilai totalnya mencapai Rp65,9 miliar. Ada juga praktik pencucian uang terkait gratifikasi senilai Rp34 miliar.
Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan
Meski sudah diatur secara ketat, bukan berarti pegawai negeri harus menolak segala jenis pemberian orang lain.
KPK menyebut, ada juga bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dan boleh diterima pegawai negeri. Di antaranya adalah:
- Pemberian dari pihak keluarga yang tidak memiliki konflik kepentingan.
- Hadiah dalam pesta pernikahan, kelahiran, khitanan, atau upacara adat/agama lainnya, dengan batas nilai pemberian Rp1 juta per orang.
- Pemberian terkait musibah atau bencana yang dialami penerima atau keluarga penerima.
- Hadiah prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri.
- Hadiah peningkatan prestasi kerja yang diberikan pemerintah, sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam surat edaran yang sama, KPK menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik.
KPK juga menghimbau kalangan pimpinan perusahaan dan korporasi supaya tidak memberi gratifikasi dalam bentuk apapun kepada jajaran pejabat negara.
Editor: Agus Luqman
"Dalam pengembangan perkara kemudian KPK masih menemukan sejumlah pemberian lain yang diduga diterima Bupati Bogor saat itu."
"Melalui perpanjangan ini, kami bersama aparat kepolisian dan TNI akan fokus pada penegakan aturan, khususnya penggunaan masker kepada masyarakat,"
"Saya berkawan baik dengan pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan pak Fadli Zon. Inilah Indonesia." 
"Bagi FSGI, anak yang bisa belajar itu ya anak yang sehat dan hidup. Artinya kalau dia sekolah tapi kesehatan dan kehidupannya terancam bagaimana?" 
“Nanti pas dilakukan kembali vaksinasi yang kedua, catatan itu diberikan kepada dokter tersebut."
"Telah dirasakan cukup diduga terjadi tindak pidana korupsi." 
"Kasihan, usaha-usaha kecil mikro itu kan tidak ada yang mendaftarkan BPJS karyawannya," 
"Di tahap tiga itu untuk membandingkan sebenarnya kelompok yang dapat vaksin sama placebo (vaksin palsu) berapa angka kejadian sakitnya,”
“Kukira, melupakan adalah hal yang mudah untuk aku yang mudah lupa. Tapi tidak perihal perasaan. Semakin aku coba melupakannya, bayangan tentangnya justru makin kuat menghantui pikiranku." 
"Jika orang tua tidak setuju, maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksakan," 
"Mendorong pemerintah daerah, Jawa Tengah dan Surakarta, dalam hal ini untuk mengambil langkah terukur dan tidak lengah dalam mengantisipasi timbulnya situasi tidak kondusif,"
"Apakah nanti dibayar sekali atau berapa kali pembayaran, itu sedang kami finalisasi."
“Upload, like, comment kandidat maupun calon nggak boleh. Jadi hal itu sesuai surat edaran dari kementerian terkait,“
Anak muda rentan jadi korban perisakan di dunia maya. Podcast Dear Dearest di Spotify melihat persoalan ini lewat surat cinta yang ditulis Joshua Suherman kepada Clairine Clay.
Dari hasil survei itu dapat disimpulkan bahwa umumnya pendanaan kampanye calon kepala daerah bersumber dari sponsor.
Penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap pengacara Djoko Tjandra tersebut
“Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik"
