Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2019, KPK menghimbau seluruh jajaran pegawai negeri agar tidak menerima gratifikasi, termasuk yang berupa bingkisan atau parsel lebaran.
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” tulis pimpinan KPK, Agus Rahardjo, dalam surat edaran resminya (8/5/2019).
KPK juga mengingatkan bahwa pegawai negeri dilarang meminta dana sumbangan, atau hadiah Tunjangan Hari Raya (THR) kepada masyarakat, perusahaan, ataupun lembaga-lembaga lain.
Penerima Gratifikasi Wajib Melapor
Setiap pegawai negeri yang menerima gratifikasi diwajibkan melapor kepada KPK maksimal 30 hari kerja setelah penerimaan.
Apabila gratifikasi tidak dilaporkan, maka tindakan itu akan dianggap praktik suap. Penerimanya diancam hukuman penjara 4 – 20 tahun, serta denda senilai Rp200 juta sampai Rp1 miliar.
Menurut laporan Tren Penindakan Korupsi (ICW, 2018) gratifikasi memang termasuk dalam peringkat 10 besar modus korupsi yang marak di Indonesia.
ICW menyebut, sepanjang tahun 2018 saja ada 7 kasus gratifikasi di Indonesia yang nilai totalnya mencapai Rp65,9 miliar. Ada juga praktik pencucian uang terkait gratifikasi senilai Rp34 miliar.
Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan
Meski sudah diatur secara ketat, bukan berarti pegawai negeri harus menolak segala jenis pemberian orang lain.
KPK menyebut, ada juga bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dan boleh diterima pegawai negeri. Di antaranya adalah:
- Pemberian dari pihak keluarga yang tidak memiliki konflik kepentingan.
- Hadiah dalam pesta pernikahan, kelahiran, khitanan, atau upacara adat/agama lainnya, dengan batas nilai pemberian Rp1 juta per orang.
- Pemberian terkait musibah atau bencana yang dialami penerima atau keluarga penerima.
- Hadiah prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri.
- Hadiah peningkatan prestasi kerja yang diberikan pemerintah, sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam surat edaran yang sama, KPK menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik.
KPK juga menghimbau kalangan pimpinan perusahaan dan korporasi supaya tidak memberi gratifikasi dalam bentuk apapun kepada jajaran pejabat negara.
Editor: Agus Luqman
“Saya tadi melihat proses vaksinasi yang dilakukan untuk para pedagang di pasar Beringharjo berjalan lancar, dan juga untuk para pedagang kaki lima, para pelaku usaha,"
"Jangan karena negara itu punya keterbatasan, kemudian siswanya dan mahasiswanya tidak divaksinasi. Tidak adil buat siswa dan mahasiswanya begitu,” 
"Seluruh penerima vaksin gotong royong tidak akan dipungut biaya apapun atau dalam hal ini tidak perlu ada pembayaran dan diberikan secara gratis oleh perusahaan yang melakukan vaksinasi"
"Akan terus memperbaiki sistem antrean pemberian vaksin, sehingga lansia dapat lebih mudah mendapatkan informasi jadwal pemberian vaksin, dan juga menyesuaikan waktu kedatangannya di fasyankes." 
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik," 
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
