Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2019, KPK menghimbau seluruh jajaran pegawai negeri agar tidak menerima gratifikasi, termasuk yang berupa bingkisan atau parsel lebaran.
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” tulis pimpinan KPK, Agus Rahardjo, dalam surat edaran resminya (8/5/2019).
KPK juga mengingatkan bahwa pegawai negeri dilarang meminta dana sumbangan, atau hadiah Tunjangan Hari Raya (THR) kepada masyarakat, perusahaan, ataupun lembaga-lembaga lain.
Penerima Gratifikasi Wajib Melapor
Setiap pegawai negeri yang menerima gratifikasi diwajibkan melapor kepada KPK maksimal 30 hari kerja setelah penerimaan.
Apabila gratifikasi tidak dilaporkan, maka tindakan itu akan dianggap praktik suap. Penerimanya diancam hukuman penjara 4 – 20 tahun, serta denda senilai Rp200 juta sampai Rp1 miliar.
Menurut laporan Tren Penindakan Korupsi (ICW, 2018) gratifikasi memang termasuk dalam peringkat 10 besar modus korupsi yang marak di Indonesia.
ICW menyebut, sepanjang tahun 2018 saja ada 7 kasus gratifikasi di Indonesia yang nilai totalnya mencapai Rp65,9 miliar. Ada juga praktik pencucian uang terkait gratifikasi senilai Rp34 miliar.
Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan
Meski sudah diatur secara ketat, bukan berarti pegawai negeri harus menolak segala jenis pemberian orang lain.
KPK menyebut, ada juga bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dan boleh diterima pegawai negeri. Di antaranya adalah:
- Pemberian dari pihak keluarga yang tidak memiliki konflik kepentingan.
- Hadiah dalam pesta pernikahan, kelahiran, khitanan, atau upacara adat/agama lainnya, dengan batas nilai pemberian Rp1 juta per orang.
- Pemberian terkait musibah atau bencana yang dialami penerima atau keluarga penerima.
- Hadiah prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri.
- Hadiah peningkatan prestasi kerja yang diberikan pemerintah, sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam surat edaran yang sama, KPK menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik.
KPK juga menghimbau kalangan pimpinan perusahaan dan korporasi supaya tidak memberi gratifikasi dalam bentuk apapun kepada jajaran pejabat negara.
Editor: Agus Luqman
![[Advertorial] Mudik Sehat Aman Selamat 2019 Kementerian Kesehatan](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=files94175baliho-pelabuhan-mudik+sehat-4x6m_ed.jpg)
Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) menilai kebijakan itu tidak sesuai konstitusi.
Aparat kemanan Polri dan TNI di lapangan pun telah berusaha melaksanakan tugasnya dengan maksimal serta diharapkan tetap santun, profesional, dan tidak terpancing melakukan tindakan represif.
"Pokok dalam permohonan itu adalah apa sebetulnya yang dipersoalkan dalam perkara ini? Kalau ada kecurangan, di mana? Kalau ada terjadi kesalahan penghitungan, dimana?
"Kepada para tokoh nasional, tokoh agama, tokoh politik, pejabat negara, para warga bangsa untuk betul-betul belajar dari proses pemilu dan peristiwa yang terjadi ini secara arif, bijaksana,"
"Mengecam keras kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21, 22 yang telah menimbulkan jatuh korban oleh para perusuh yang anarkis"
Riza mengklaim, kedatangannya sembari memastikan situasi di lokasi demo untuk rencana kedatangan Prabowo.
Nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi terus merosot.
Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto meminta seluruh pihak untuk menahan diri dalam menyikapi aksi massa 21-22 Mei.
Sejumlah peserta aksi 22 Mei tampak melintas di ruas jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (22/55/2019) malam. Massa aksi sebelumnya beraksi di beberapa titik di Jakarta.
"Karena itu justru bapak-bapak aparat keamanan yang berjaga beberapa hari ini, itulah yang sebenarnya sedang berjihad, menjaga kemaslahatan Indonesia," kata Alissa.
Penambahan ruangan ini dilakukan sebagai antisipasi jika Instalasi Gawat Darurat RSCM tidak sanggup menampung korban kericuhan. 
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uni akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/5/2019) besok.
Massa aksi di kawasan Kemanggisan Utama, tepatnya di sisi selatan Jembatan Slipi Jaya kembali ricuh. Ratusan orang tersebut berunjuk rasa menolak hasil pengumuman Pemilu 2019.
Atas kebijakan ini, Rudiantara pun meminta maaf lantaran terpaksa membatasi akses masyarakat.
Direktur RS Pelni, Dr dr Fathema Djan Rachmat mengatakan masih terdapat penambahan korban yang berdatangan namun belum bisa didata.
"Ada skenario untuk menciptakan martir yang akan membuat publik marah," katanya.
Jokowi memerintahkan aparat keamanan untuk menindak tegas dan memproses hukum seluruh perusuh yang terbukti ingin mengganggu proses Pemilu di Indonesia.
Ai Maryati meminta aparat kepolisian untuk mencegah dan memulangkan anak-anak terlibat aksi, menurutnya situasi tersebut sangat tidak kondusif
Kapolri sebut ada pihak ketiga yang mempersiapkan senjata tajam, dan senjata api untuk menyerang massa agar masyarakat emosi dan menyudutkan kepolisian